Defisit Anggaran Rp594 M, Pemkab Bogor Bakal Tunda ADD dan Hapus Hibah untuk Guru Honorer

by -

METROPOLITAN.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berencana akan kembali memangkas anggaran belanja dibeberapa dinas untuk memangkas defisit dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022. Apalagi Pemkab Bogor dan DPRD mempunyai waktu kurang dari satu minggu untuk menyelesaikan pembahasan APBD 2022 tersebut.

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan pihaknya sudah melakukan pembahasan secara internal dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) soal defisit yang terjadi dalam pembahasan APBD 2022 bersama DPRD. Ada beberapa opsi yang disiapkan oleh TAPD untuk memangkas desfisit tersebut.

“Dua hari kemarin kita sudah membedahnya, ada beberapa opsi yang disiapkan diantaranya memangkas belanja, meningkatkan Pendapatan Aseli Daerah (PAD) serta menunda Alokasi Dana Desa (ADD),” kata Iwan.

Baca Juga  Dandim Ajak Tokoh Warga Jaga Keamanan Pilkades 2019

Opsi yang disiapkan tersebut bukan tanpa alasan, Iwan mengaku tidak mau minjam uang untuk menutup defisit yang mencapai Rp594 Miliar. Apalagi sebelumnya, Iwan mengaku sempat memangkas gaji ASN selama dua bulan untuk menutup defisit.

“Karena kita juga sudah melakukan refocusing anggaran dibeberapa dinas, seperti Dinas Pendidikan sudah kita pangkas Rp30 Miliar, lalu Dinas PUPR kita pangkas Rp200 Miliar sesuai arahan dewan,” paparnya.

Iwan juga menjelaskan belanja yang dipangkas diantaranya adalah belanja Alat Tulis Kantor (ATK) yang angkanya cukup fantastis dibeberapa dinas. Belum lagi hibah untuk-untuk guru honorer pun bakal ditiadakan, sebab Pemkab Bogor sudah merekrut sekitar 1.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru.

Baca Juga  Posko Cigudeg Bangun Dapur Umum untuk Suplai Makanan

Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin mengingatkan anak buahnya untuk tidak sembarangan merancang program pada tahun anggaran 2022. Dia meminta semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bogor membuat skala prioritas pembangunan.

“Tahun depan diprediksi masih pandemi. Jadi, lihat urgensinya sebelum membuat program kegiatan mendahulukan kepentingan masyarakat. Harus ada skala prioritas,” tegas Ade Yasin.

Peringatan itu tak lepas dari masih defisitnya anggaran dalam pembahasan Rancangan APBD 2022. Menurutnya kondisi tersebut harus segera ditangani, diman target belanja dan pendapatan mesti seimbang sebelum disahkan pada 30 November mendatang.

Ade Yasin pun berencana melakukan survei untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat mengenai program bagi kepentingan masyarakat pada tahun 2021 agar dapat mengedepankan skala prioritas dalam merencanakan program pada tahun depan.

Baca Juga  Garuda KPP-RI Tuding Dispora Sarang Koruptor

“Harus melihat urgensinya pada masa pandemi Covid-19 ini, mana yang harus didahulukan, sektor kesehatan mana yang harus didahulukan, kemudian sektor infrastruktur dan pelayanan mana yang harus didahulukan karena ini dinilai oleh masyarakat,” ungkapnya. (mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *