Hiks.. Alokasi RTLH di Kota Bogor Kena Pangkas Seribu Unit

by -
ILUSTRASI Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Bogor. (Foto:Fadli/Metropolitan)

METROPOLITAN.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor masih melakukan pembahan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor.

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan, belum ada kata sepakat atas seluruh postur RAPBD 2022. Sehingga bakal dilakukan rapat penajaman rasionalisasi pada Kamis (25/11) mendatang.

“Kami mengapresiasi sudah seimbangnya belanja dan pendapatan di dalam RAPBD 2022 melalui pemangkasan (rasionalisasi) belanja daerah. Tapi kami belum menyetujui penuh, karena kami belum punya pandangan yang sama tentang rencana pemangkasan beberapa program prioritas, padahal program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” katanya.

Salah satu program prioritas yang diusulkan dikurangi oleh TAPD adalah terkait jumlah bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dari rencana semula sebanyak 4.500 sasaran, dikurangi seribu menjadi hanya 3.500 penerima.

Baca Juga  Lima Orang Lolos Seleksi Calon Bos PDJT Kota Bogor, Ini Nama-Namanya

“Salah satu hal yang krusial adalah terkait anggaran RTLH. Banyak warga yang membutuhkan. Mendesak dianggarkan, sementara anggaran untuk infrastruktur tengah kota ataupun pembebasan lahan yang belum jelas urgensinya seharusnya dapat ditunda,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata, meminta TAPD Kota Bogor kembali merumuskan rasionalisasi anggaran tanpa harus memotong pos anggaran RTLH.

Sebab menurutnya, anggaran untuk pembangunan RTLH merupakan salah satu pos esensial yang harus dijaga karena programnya bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Saya minta RTLH tetap bisa dipertahankan 4000 rumah dan sesuai target bahwa dalam lima tahun itu kita bisa menyentuh 20 ribu rumah. Jadi saya minta anggarannya jangan dipangkas,” ujarnya.

Baca Juga  Polemik Wisata Malam Kebun Raya Bogor, Dedie Rachim : Kalau Hasil Kajian Perlu Ditutup Ya Harus Tutup

Sedangkan, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Eka Wardhana juga menyinggung soal rencana adanya rasionalisasi RTLH sebanyak 1.000 rumah. Ia meminta agar sebelum melakukan rasionalisasi, TAPD memberikan informasi terlebih dahulu kepada DPRD Kota Bogor wilayah mana saja yang akan dirasionalisasi.

“Kami berharap informasi ini lebih awal diberikam ke kami. Kami berharap itu tidak dilakukan, apalagi kalau dikaitkan dengan program kerja walikota kan untuk mengurangi RTLH,” tuntas politisi Golkar itu. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *