Ini Penjelasan Menko Airlangga Soal Putusan UU Cipta Kerja oleh MK

by -

METROPOLITAN.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto angkat bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Pengujian Formil UU Cipta Kerja yang dibacakan hari ini, Kamis (25/11).

Menurutnya, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020 untuk memastikan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia, termasuk perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Dalam perjalanannya, terjadi beberapa permohonan pengujian UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Setelah melalui beberapa sidang, hari ini Mahkamah Konstitusi RI membacakan hasil putusan atas Pengujian Formil UU Cipta Kerja.

Menindaklanjuti hal tersebut, Menko Airlangga didampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menggelar konferensi pers secara hybrid untuk menyampaikan beberapa penjelasan Pemerintah atas Putusan MK tersebut.

Baca Juga  Jelang Putusan MK, Kominfo Siap Batasi Medsos

“Setelah mengikuti sidang MK, Saya ingin menyampaikan bahwa Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi RI serta akan melaksanakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Putusan MK dimaksud,” ujar Menko Airlangga.

Menurutnya, sebagai suatu terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang yang saling tumpang tindih ke dalam satu undang-undang yang komprehensif, UU Cipta Kerja kini telah melalui pengujian secara formil dan dinyatakan masih tetap berlaku.

Hal ini sesuai dengan Putusan MK yang telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan.

Baca Juga  Menko Airlangga: Indonesia Segera Masuk Fase Endemik

Putusan MK juga menyatakan agar Pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja.

“Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku,” tegas Airlangga.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah akan segera menindaklanjuti Putusan MK tersebut melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan lainnya  dari MK sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK tersebut. (*/fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *