Komisi I Minta Bupati Evaluasi Program Samisade

by -

METROPOLITAN – Banyaknya per­soalan pada Program Satu Mi­liar Satu Desa (Samisade), membuat Komisi I DPRD Ka­bupaten Bogor bakal turun tangan mengecek program-program yang dibiayai dana Samisade.

Bahkan, Ketua Komisi I, Usep Supratman, mengaku akan mengecek Program Samisade tersebut secara acak di setiap dapil. Sehing­ga dapat melihat kendala-kendala dari Pro­gram Samisade. Apalagi, saat ini ada sejum­lah aduan dari masyarakat yang masuk.

“Kita akan mengecek di setiap dapil. Yang kita cek pun bukan kegiatan yang bagus, tapi kegiatan-kegiatan yang bermasalah. Ka­rena kegiatan yang bagus dan lancar buat apa kita cek,” katanya.

Dari hasil pengecekan yang dilakukan pihaknya, Usep berharap dapat menjadi evaluasi Pemkab Bogor terhadap Program Samisa­de. Apalagi, ia melihat jika Program Samisade tersebut mempunyai tujuan yang baik, namun dalam pelaksanaannya banyak sekali persoalan. ­

Baca Juga  Kades Ciseeng Manfaatkan Samisade untuk Bangun Jalan

“Bupati Bogor juga harus melakukan evaluasi pada Program Samisade ini agar hal-hal yang tidak diinginkan tak terjadi,” paparnya.

Sebelumnya, Usep sempat dibuat kaget dengan pembangunan jalan desa yang berdiri di atas lahan orang lain. Ia khawatir jika program tersebut dapat men­jadi temuan yang dapat men­ghentikan Program Samis­ade.

“Bagi kepala desa jangan membiasakan diri jika Per­bupnya A tetapi dibuat A+. Aturan saat itu bupati men­syaratkan boleh itu dibuatkan kegiatan yang didanai Sa­misade dengan catatan aset­nya adalah aset desa. Bukan milik orang lain atau swasta,” paparnya.

Padahal dalam Perbup 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruk­tur Desa, disebut jika pembangunan yang meng­gunakan dana Samisade ha­rus di lahan milik desa. Se­dangkan di beberapa keca­matan seperti Kecamatan Ciawi, Kemang dan Ciampea ditemukan pembangunan infrastruktur yang mengguna­kan dana Samisade berdiri di lahan orang lain atau bukan aset milik desa.

Baca Juga  Program Samisade Jangan Dikorupsi

“Kalau seperti itu harusnya dihentikan daripada nanti menjadi temuan. Kalau men­jadi temuan apakah desa bakal tanggung jawab. Semua desa yang melakukan pembangunan menggunakan dana Samisade harus mematuhi aturan yang ada dalam perbup. Kalau perbupnya seperti itu, apa susahnya desa mengiku­tinya,” ungkapnya. (mam/eka/ py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *