Komisi IV Desak Dishub Selesaikan Persoalan Pemutusan Kerja Sepihak Sukarelawan

by -
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi

METROPOLITAN.id – Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor mendesak agar Dinas Perhubungan (Dishub) dapat menyelesaikan persoalan pemutusan kerja sepihak dengan petugas Sukarelawan (Sukwan) yang memungut retribusi parkir di jalanan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Ridwan Muhibi mengatakan, Dishub Kabupaten Bogor harus segara menyelesaikam persoalan Sukwan yang telah diberhentikan. Sebab dari pengakuan Sukwan Dishub yang tergabung dalam Kumpulan Kelompok Kategori 2 dan Lintasan (3K2L) ini setidaknya ada 102 orang yang nasibnya pada pekerjaan tersebut.

“Kemarin kita sudah fasilitasi, kita hadirkan juga Dishub dan Sukwannya. Karena ini bukan soal pekerjaan saja, 102 orang itu menggantungkan hidupnya disitu,” kata Ridwan.

Ia berharap Dishub dapat memberikan apresiasi kepada ratusan Sukwan yang terdahulu menjadi ujung tombak Dishub dalam memungut retribusi di jalanan. Sehingga dengan peraturan baru yang melarang adanya pungutuan ditengah jalan ini, Sukwan tersebut masih merasa diperhatikan dengan apresiasi Dishub.

Baca Juga  Tambahan 15 Kursi DPR RI Kuras Anggaran Rp 30 Miliar Per Tahun

“Memang ini dilema juga, sebab dasar yang mengahpuskan Sukwan ini Peraturan Bupati (Perbup). Sehingga harus tetap dijalankan, tapi disisi lain ini nasib orang yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun,” paparnya.

Sementara itu, Koordinator Retribusi 3K2L M Nasroni mengungkapkan ia bersama ratusan teman-temannya telah mengabidikan diri ke Dishub Kabupaten Bogor itu sejak 2003. Hingga di 20217 pihaknya tidak mendapatkan surat tugas dari Dishub untuk memungut parkir lintasan di jalan.

“Tapi dari 2017 itu sampai April 2020 Dishub masih menerima setoran dari kita. Padahal surat tugas kita sudah dikeluarkan oleh mereka,” kata pria yang akrab disapa Roni ini.

Roni juga meminta agar Dishub memikirkan nasib para Sukwan yang saat ini kebingungan harus menggantungkan nasib kemana. Sebab pasca tidak diberikan surat tugas para Sukwan merasa ketakutan memungut retribusi di jalanan.

Baca Juga  DPRD dan Pemkab Bogor Harus Melek Teknologi

“Dengan usia kita sekarang agaknya agak sulit bagi kita untuk cari kerja lagi. Makanya kita minta kebijakan dari Dishub. Apalagi Dishub ini sering buka rekrutmen untuk bagian Dalops, terminal atau yang lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dishub Kabupaten Bogor Ade Yana menjelaskan, saat ini pihaknya sedang berbenah dengan menertibkan segala administrasi yang ada di Dishub. Persoalan Sukwan, lanjut dia, merupakan imbas dari pembenahan yang dilakukannya. Apalagi dalam aturan Dishub sendiri dilarang memungut retribusi lalu membaginya kepada perorangan, seperti yang dilakukan kepada Sukwan.

“Dalam aturannya seperti itu, diperbolehkan hanya dengan kelompok yang berbadan hukum saja. Begitu juga dengan Sukarelawan saya sudah berkoordinasi dengam BKPSDM ternyata tidak boleh,” ungkapnya. (mam)

Baca Juga  Kepala BPK Jabar Resmi Berganti, Ini Harapan Ketua DPRD Bogor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *