Lahan eks Kantor Polsek Ciomas di Kota Bogor bakal Disulap Jadi Rumah Susun, Warga Sekitar Diminta Angkat Kaki

METROPOLITAN – Warga RT 02/03, Kelurahan Pasir­kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, waswas. Bagai­mana tidak, mereka kini di­paksa angkat kaki dari rumah yang sudah puluhan tahun ditinggali yang berada di se­kitaran eks kantor Polsek Ciomas, Jalan Cibalagung itu.

Alasannya, warga tidak memiliki alas hak atas tanah dan rumah yang ditempati. Lahan tersebut kini disebut dikuasai Polresta Bogor Kota, setelah menerima Ser­tifikat Hak Pakai (SHP) No­mor 18 dari Kementerian Pertanian (Kementan), pe­milik lahan sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan Ketua RT 02/03, Kelurahan Pasir­kuda, M Yusuf.

Ia menceritakan, awalnya lahan di kawasan tersebut, termasuk lahan eks kantor Polsek Ciomas, merupakan lahan milik Kementerian Pertanian (Kementan). Sam­pai akhirnya pada Maret 2018, Polresta Bogor Kota mengaju­kan permohonan pengalihan status penggunaan eks lahan Polsek Ciomas yang disetu­jui Kementan pada Mei 208.

“Keluarlah Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 18 Tahun 2020 bahwa tanah yang di Cibalagung dengan luas 8.686 meter persegi. Artinya nggak cuma eks lahan Polsek Ciomas, tapi juga warga di dua RT di sekitarannya,” katanya.

Sampai akhirnya turun surat peringatan pertama dan kedua bagi warga pada Oktober 2020 dan November 2020. Isi surat tersebut, warga diminta se­gera mengosongkan rumah­nya yang dimaksud dalam SHP Nomor 18, karena bakal segera dibangun barak Dalmas Sat Sabhara Polresta Bogor Kota.

“Kita diminta meninggalkan rumah yang sudah puluhan tahun ditempati, karena di­anggap nggak punya alas hak. Ya, kita sempat menemui pimpinan di Polresta, intinya meminta 55 KK di satu RT saya ini, kompensasi lah karena sudah menempati lahan itu puluhan tahun,” ujarnya.

Ia dan warga bukannya tak pernah mengupayakan untuk memiliki alas hak sertifikat atas rumah yang ditempati. Sejak 2000-an, warga pernah meminta sertifikasi namun tidak pernah di-acc.

“Ya, kalau ini tanah dan bangunan Polri, pasti kalau sudah nggak aktif polisi malu lah dan pada pindah. Tapi kan ini dulunya tanah dan bangu­nan Belanda, lalu keluar ba­hwa ini punya Kementan. Kita juga pernah minta serti­fikasi, tapi Kementan nggak kasih rekomendasi. Malah sekarang dikasih ke Polresta yang juga mengajukan,” te­rangnya.

Berkaca pada kasus relo­kasi pembangunan rel gan­da, jelas dia, warga terdam­pak mendapatkan kompen­sasi uang kerahiman dari pemerintah. Sebab sudah menempati lahan PT KAI sejak puluhan tahun. Hal itu pun menjadi harapan seru­pa bagi warga. Warga tahu betul menempati lahan pe­merintah, namun setidaknya ada kompensasi karena su­dah menjaga dan merawat lahan dan bangunan yang sejatinya sudah ada sejak zaman Belanda. Baru ke­mudian dikuasai Kemente­rian Pertanian melalui Se­kolah Tinggi Penyuluh Per­tanian (sekarang menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian).

Ia sendiri sudah menem­pati rumah sejak 1986, di mana warga lain ada yang sudah menempati rumah di lokasi jauh lebih lama ke­timbang dirinya. “Ya apala­gi katanya nggak jadi untuk barak, tapi rumah susun buat anggota (polri) aktif. Sebanyak 70-an unit. Ke­napa kita nggak diprioritas­kan saja di situ, sebagai kompensasi misalnya. Ini bahasa kerahiman, relokasi nggak ada, ya kita bingung mau ke mana kalau harus segera angkat kaki,” beber pensiunan polisi ini.

Ia menambahkan, permin­taan warga tidak muluk-muluk. Intinya jangan diusir begitu saja, harus ada kom­pensasi atau semacamnya. “Kan ada juga dalam aturan­nya. Jadi ada keadilan buat warga yang sudah puluhan tahun di sini, bahkan sudah upayakan surat alas hak tapi nggak jadi-jadi. Kita sudah upaya juga ke waka­polresta minta berbagai ke­ringanan, sempat juga ke DPRD, tapi nggak ada tindak lanjutnya. Intinya, kita harus segera angkat kaki,” tegas Yusuf.

Terpisah, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, membe­narkan rencana Polresta Bo­gor Kota membangun rumah susun untuk anggota Polri. Hal itu dilakukan setelah pengajuan permohonan pen­galihan status penggunaan eks lahan Polsek Ciomas di­setujui Kementan. “Alham­dulillah dapat dari Mabes (Polri, red),” ujarnya ketika dikonfirmasi, Kamis (25/11) pagi.

Ia juga mengaku rencana pembangunan tersebut sudah disosialisasikan kepada war­ga sekitar sejak satu bulan lalu. Sebab, dengan adanya pembangunan rumah susun untuk anggota polri aktif, maka harus dilakukan peng­gusuran. “Ya kita carikan so­lusinya,” pungkasnya.(ryn/ eka/py)