Lahan Eks Kantor Polsek Ciomas di Kota Bogor Bakal Disulap Jadi Rusun, Warga Sekitar Diminta Angkat Kaki

by -

METROPOLITAN.id – Warga RT 2/3 Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor tengah was-was. Bagaimana tidak, mereka kini dipaksa untuk angkat kaki dari rumah yang sudah puluhan tahun ditinggali, yang berada di sekitaran eks kantor Polsek Ciomas di Jalan Cibalagung itu.

Alasannya, warga tidak memilik alas hak atas tanah dan rumah yang ditempati. Lahan tersebut kini disebut dikuasai Polresta Bogor Kota, setelah menerima Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor 18 dari Kementerian Pertanian (Kementan), pemilik lahan sebelumnya. Hal itu diungkapkan Ketua RT 2/3 Kelurahan Pasir Kuda, M Yusuf.

Ia menceritakan, awalnya lahan yang ada di kawasan tersebut, termasuk lahan eks kantor Polsek Ciomas itu merupakan lahan milik Kementerian Pertanian (Kementan). Sampai akhirnya pada Maret 2018, Polresta Bogor Kota mengajukan permohonan pengalihan status penggunaan eks lahan Polsek Ciomas, yang disetujui Kementan pada Mei 208.

“Keluarlah Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 18 tahun 2020 bahwa tanah yang di Cibalagung, dengan luas 8.686 meter persegi. Artinya nggak cuma eks lahan Polsek Ciomas, tapi juga warga di dua RT di sekitarannya,” katanya kepada Metropolitan.id, Rabu (24/11) malam.

Baca Juga  Kelelahan, Kuda Delman di Depan Istana Bogor Mati

Sampai akhirnya turun surat peringatan pertama dan kedua bagi warga pada Oktober 2020 dan November 2020, yang meminta warga untuk segera mengosongkan rumahnya yang dimaksud dalam SHP Nomor 18, karena disebut bakal segera dibangun barak Dalmas Sat Sabhara Polresta Bogor Kota.

“Kami pun diminta untuk meninggalkan rumah yang sudah puluhan tahun di tempati. Karena dianggap nggak punya alas hak. Ya kami sempat menemui pimpinan di Polresta, intinya meminta 55 KK di satu RT saya ini, kompensasi lah karena sudah menempati lahan itu puluhan tahun,” ujarnya.

Ia dan warga juga bukannya tidak pernah mengupayakan untuk memiliki alas hak sertifikat atas rumah yang ditempati. Sejak tahun 2000-an, warga pernah meminta untuk sertifikasi namun tidak pernah di-acc.

“Ya kalau ini tanah dan bangunan Polri, pasti kalau sudah nggak aktif polisi malu lah dan pada pindah. Tapi kan ini dulunya tanah dan bangunan Belanda, lalu keluar bahwa ini punya Kementan. Kami juga pernah minta sertifikasi, tapi Kementan nggak kasih rekomendasi. Malah sekarang dikasih ke Polresta yang juga mengajukan,” tandasnya.

Baca Juga  Cgm 2017 Tetap Gelar Seni

Berkaca pada kasus relokasi pembangunan rel ganda, kata dia, warga terdampak mendapatkan kompensasi uang kerahiman dari pemerintah. Sebab sudah menempati lahan PT KAI sejak puluhan tahun.

Hal itu pun menjadi harapan serupa bagi warga. Sebab, warga tahu betul menempati lahan pemerintah, namun setidaknya ada kompensasi karena sudah menjaga dan merawat lahan dan bangunan yang sejatinya sudah ada sejak zaman Belanda.

Baru kemudian dikuasai Kementerian Pertanian melalui Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (sekarang menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian).

Ia sendiri sudah menempati rumah sejak 1986, di mana warga lain ada yang sudah menempati rumah di lokasi jauh lebih lama ketimbang dirinya.

“Ya apalagi katanya nggak jadi untuk barak, tapi rumah susun buat anggota (polri) aktif. 70-an unit. Ya kenapa kami nggak diprioritaskan juga aja untuk disitu, sebagai kompensasi, misalnya. Ini bahasa kerahiman, relokasi nggak ada, ya kami bingung mau kemana. Harus segera angkat kaki,” ketus pensiunan polisi ini.

Ia menambahkan, permintaan warga tidak muluk-muluk. Intinya jangan diusir begitu saja, harusnya ada kompensasi atau semacamnya.

Baca Juga  Disdik Siap Laksanakan Ppdb Online Tingkat Smpn

“Kan ada juga di aturannya. Jadi ada keadilan buat warga yang sudah puluhan tahun disini, bahkan sudah upayakan surat alas hak tapi nggak jadi-jadi. Kami sudah upaya juga ke Wakapolresta minta berbagai keringanan, sempat juga ke DPRD, tapi nggak ada tindak lanjut. Intinya kami harus segera angkat kaki,” tegas Yusuf.

Terpisah, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro membenarkan rencana Polresta Bogor Kota untuk membangun rumah susun untuk anggota Polri.

Hal itu dilakukan setelah pengajuan permohonan pengalihan status penggunaan eks lahan Polsek Ciomas, disetujui Kementan.

“Alhamdulillah dapat dari Mabes (Polri),” ujarnya ketika dikonfirmasi, Kamis (25/11) pagi.

Ia mengaku rencana pembangunan tersebut sudah disosialisasikan kepada warga sekitar sejak satu bulan lalu. Sebab dengan adanya pembangunan rumah susun untuk anggota Polri aktif, maka mesti dilakukan penggusuran.

“Ya kita carikan solusinya,” ucapnya.

Sementara itu, Wakapolresta Bogor Kota AKBP Ferdy Irawan mengatakan, rencananya akan ada pertemuan dengan warga terdampak pada Kamis (25/11) siang.

“Nanti siang rencana mau ketemu dengan warga,” singkatnya. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *