Loka POM Tangerang Sita Ribuan Obat Terlarang

by -

METROPOLITAN – Loka POM Kabupaten Tangerang menyita sekitar 4.000 tablet obat terlarang dalam operasi pengawasan penjualan obat-obatan dan makanan di Ke­camatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari te­muan ribuan obat terlarang tersebut, dilakukan penyegelan pula terhadap toko yang men­jajakannya.

“Dari hasil pengawasan, kita menemukan dua toko obat yang tak berizin men­jual obat tertentu yang dapat disalahgunakan khususnya bagi remaja,” ujar Kepala Loka POM Kabupaten Tang­erang, Widya Savitri, dalam keterangannya, Sabtu (20/11).

Widya menuturkan, saat dilakukan pemeriksaan, pihak yang menjadi pelaku sempat mengelak menjual obat-oba­tan terlarang. Usai ditelusuri lebih lanjut, akhirnya pelaku mengakui perbuatannya. “Se­lanjutnya tim pengawas me­nyegel toko milik pelaku. Temuan obat terlarang di toko tersebut langsung dia­mankan,” tuturnya.

Baca Juga  Pedagang Sosis Nekat Jual Ekstasi

Adapun temuan obat ilegal warna kuning dan putih itu diduga menghasilkan keun­tungan hingga Rp13 juta dalam sepekan. Obat-obatan terlarang tersebut di antaranya me­nyasar kalangan remaja, se­hingga berbahaya jika disa­lahgunakan.

“Jika tidak diawasi, obat ter­sebut berpotensi dibeli anak remaja dan rawan disalah­gunakan, mengingat obat tersebut tergolong jenis obat keras dan hanya bisa dibeli dengan resep dokter,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Sek­si Farmasi dan Pengawasan Keamanan Pangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tang­erang, Desi Tirtawati, menam­bahkan, selain temuan ri­buan obat terlarang, dalam operasi tersebut ditemukan pula obat keras dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar.

”Kita menemukan obat ke­ras, obat tradisional dan kos­metik yang sudah dalam tar­get pengawasan BPOM dan tidak memiliki izin edar. Ini bahaya jika sampai digunakan masyarakat,” kata Desi.

Baca Juga  Pedagang Sosis Nekat Jual Ekstasi

Ia menekankan, semua pro­duksi obat, kosmetik, pangan serta obat tradisional harus memiliki izin edar dari BPOM terlebih dahulu. Terlebih saat ini proses tersebut dimuda­hkan dengan adanya perizinan dari sistem perizinan beru­saha terintegrasi secara elek­tronik atau Online Single Submission (OSS).

“Karena itu, para pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan komitmen yang harus dipenuhi hingga akhirnya memiliki izin edar dari BPOM,” terangnya. (rep/tob/suf/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *