Meleset dari Target, LPKP Pelototi Proyek Jembatan dan TPT di Kayumanis

by -
IST.

METROPOLITAN.id – Jelang akhir tahun, beberapa proyek fisik milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menjadi sorotan, salah satunya pekerjaan pembangunan Jembatan dan Tebing Penahan Tanah (TPT) Kayumanis, Kecamatan Tanahsareal.

Sebab saat ini terlihat progres pengerjaan meleset dari target dan belum rampung. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Masyarakat Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) Ade Subaedi.

Ia menyayangkan pekerjaan Jembatan dan TPT yang dilaksanakan PT Agciran Tehnik itu.

“Hingga saat ini pekerjaan belum benar-benar tuntas, palagi TPT-nya baru tahap penggalian, kan parah,” katanya, Senin (14/11).

Padahal, dalam papan proyek tertera dengan nomor SPK SPK 621/03-PPK/jembatan kayumanis/VI /2021, dengan waktu pekerjaan sesuai SPK mulai 4 Juni 2021 hingga 1 Oktober 2021 atau 120 hari kalender.

Baca Juga  Tren Kasus Naik Turun, Bima Arya Waspadai Lonjakan Kasus Covid Dua Minggu Selepas Lebaran

Belum lagi, sambung dia, Wali Kota Bogor Bima Arya sempat melihat langsung lokasi proyek dan menyebut pekerjaan ‘on the track’ dan bisa selesai pada Oktober 2021.

“Faktanya, sampai saat ini sudah sampai bulan november belum bener-bener tuntas pembangunannya masih berantakan,” tegasnya.

Menurutnya, hal itu jadi tamparan keras buat Pemkot Bogor dan wali kota lantaran pekerjaan yang mestinya selesai bulan lalu, hingga kini belum tuntas.

Ade pun meminta kejadian ini menjadi perhatian khusus dan memberi sanksi denda bagi pelaksana karena sudah lewat batas dan mesti kena penalti.

“Dalam hal ini perusahaan tidak bertanggung jawab atas batas waktu kontrak. Kami harap wali kota terutama, segera mengambil langkah yang tegas dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) jangan tinggal diam saja,” jelas Ade.

Baca Juga  Hari Pertama Ppdb Online Tingkat Sd Lancar

Belum lagi, kata dia, pembangunan dibiayai APBD Kota Bogor yang uang rakyat, dengan nominal tidak sedikit yakni Rp3,3 miliar.

“Ini bukan uang yang sedikit, artinya anggaran dari masyarakat. Seharusnya pengerjaanya tepat waktu,” tuturnya.

Pihaknya pun meminta Aparat Penegak Hukum (APH), baik kepolisian maupun dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor punya tanggung jawab juga dalam pencegahan dan penindakan.

“Jadi harus punya sikap dan segera turun ke lokasi,” tukasnya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dan tanggapan dari pelaksana maupun Pemkot Bogor melalui dinas terkait. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.