P2G Minta Dana BOS Harus Dilaporkan Berkala

by -

METROPOLITAN – Akunta­bilitas dan transparansi men­jadi salah satu syarat pertang­gungjawaban atas penggu­naan anggaran. Namun hal ini masih belum diimplemen­tasikan, khususnya di sektor pendidikan yang diduga meru­gikan negara sampai Rp1,6 triliun. Demikian disampaikan Koordinator Nasional Perhim­punan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim.

Seperti penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sambung dia, saat ini tidak ada transparansi karena publik tidak mengetahui peng­gunaan anggaran itu. “Saya dari awal konsisten agar seko­lah tranparan untuk meren­canakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan (penggunaan) dana BOS. Dana BOS ini kan rentan di­korupsi, maka pengawasannya harus berlapis,” jelasnya.

Ia mencontohkan, satu se­kolah juga bisa mendapatkan anggaran yang besar hingga Rp1 miliar dari Dana BOS. Akan tetapi, tidak ada pelaporan sama sekali mengenai itu. Pa­dahal hal tersebut merupakan hak publik karena mengguna­kan APBN dan APBD.

Baca Juga  Akhirnya, Dana (BOS) Sudah mulai dicairkan.

“Kenyataannya selama ini dana BOS itu hanya tiga pihak yang tahu. Pertama kepala sekolah, kedua bendahara sekolah dan ketiga Allah. Jadi, kami mengkritisi betul dana BOS. Selama ini kita tahu jum­lahnya besar sekali dan sang­at minim ya transparansinya,” jelasnya.

Menurutnya, laporan keu­angan dana BOS itu seharus­nya dilaporkan sekolah se­cara rutin. Hal ini dirasa sangat perlu untuk menganti­sipasi tindak korupsi yang dilakukan oknum tak bertang­gung jawab. “Kami mendesak kepala sekolah transparan mengelola dana BOS. Komite sekolah berhak tahu karena dana ini dari masyarakat juga,” imbuhnya.

“Tentu jangan sampai ada kongkalikong (kecurangan) di daerah. Terkait dana BOS ini harus dioptimalkan, publik jangan segan (melapor jika ada dugaan korupsi, red),” tutup Satriwan. (jp/feb/py)

Baca Juga  Kepsek Bogor Pusing Dana BOS Belum Cair

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *