Pemerintah dan DPR Segera Bahas Revisi UU Cipta Kerja, Bakal Masuk Prolegnas 2022

by -

METROPOLITAN.id – Pemerintah bersama DPR RI akan segera melakukan revisi UU Cipta Kerja dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Langkah ini sebagai bentuk harmonisasi dalam pembentukan dan pelaksanaan UU Cipta Kerja ke depan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, Pemerintah terus melakukan operasionalisasi UU Cipta Kerja pada seluruh sektor, baik di pusat maupun di daerah. Isinya mencakup soal Operasional Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, Kemudahan Berusaha di Bidang Perpajakan, Pelaksanaan kegiatan Perizinan Berusaha dan OSS, serta Ketenagakerjaan.

Menurutnya, untuk Modal LPI, Pemerintah telah memberikan PMN dalam bentuk tunai sebesar Rp30 Triliun dan PMN dalam bentuk pengalihan Saham Negara sebesar Rp45 Triliun.

Pengaturan pelaksanaan LPI sebagai lembaga yang diberikan kewenangan khusus (sui generis) dalam rangka pengelolaan investasi diatur dalam PP yang telah ditetapkan sebelum adanya putusan MK. Dengan demikian, operasionalisasi LPI tetap berjalan sesuai putusan MK.

Baca Juga  Buka GIIAS 2022, Menko Airlangga Sebut Insentif Pemerintah Disambut Positif Lewat Mobil Listrik

Terkait KEK, Menko Airlangga melanjutkan, telah dibentuk empat KEK baru yang telah berjalan dengan komitmen investasi sekitar Rp90 Tltrilun. Saat ini pun telah terdapat berbagai komitmen investasi baru yang akan dapat memperluas lapangan kerja baru.

Sementara untuk Perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi, pelaksanaannya mencakup kemudahan perizinan berusaha melalui perizinan tunggal, pendirian perseroan bagi UMK, kemudahan mendapatkan sertifikat halal yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah untuk UMK, dan alokasi untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Kemudian untuk Kemudahan Berusaha di Bidang Perpajakan dan Pelaksanaan kegiatan Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission, Menko Airlangga menegaskan bahwa OSS tetap berjalan dengan baik untuk melayani perizinan berusaha yang baru maupun yang mengajukan perpanjangan.

Baca Juga  Ibu Kota Baru, DPR Gelar Paripurna Bahas RAPBN-Pembacaan Surat Jokowi

Di sisi Ketenagakerjaan, termasuk pelaksanaan pengupahan dan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan segera menyampaikan Instruksi Mendagri kepada para Kepala Daerah terkait operasionalisasi UU Cipta Kerja di daerah.

“Pemerintah bersama DPR RI akan segera melakukan revisi UU Cipta Kerja dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam rangka harmonisasi dalam pembentukan dan pelaksanaan UU Cipta Kerja ke depan pasca-putusan MK. Selanjutnya Pemerintah akan menyampaikan Surat kepada Pimpinan DPR RI untuk memasukkan revisi UU ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022 (Daftar Kumulatif Terbuka Akibat Putusan MK),” ujar Menko Airlangga dalam keterangam tertulis yang diterima, Senin (29/11).

Selain soal implementasi UU Cipta Kerja, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa BKPM telah mencatat kenaikan realisasi investasi pada tahun 2021 sebesar 7,8 persen (YoY Januari-September) dengan nilai investasi sebesar Rp659 Triliun.

Baca Juga  IDI: Nakes Ucapkan Terima Kasih Kepada Airlangga Atas Upaya Kendalikan Pandemi Covid-19

Untuk jumlah penciptaan kesempatan kerja, baru sebanyak 912.402 tenaga kerja untuk Triwulan 1 hingga 3 tahun 2021. Rinciannya, pada Triwulan  1 sebanyak 311.793 tenaga kerja, Triwulan 2 sebanyak 311.922 tenaga kerja, dan Triwulan 3 sebanyak 288.687 tenaga kerja.

“OSS juga telah menerbitkan 379.051 perizinan berusaha untuk periode 4 Agustus sampai 31 Oktober 2021, dimana perizinan berusaha yang dominan diberikan kepada Usaha Mikro sebanyak 357.893 perizinan atau 94,42 persen, Usaha Kecil sebanyak 14.818 perizinan atau 3,91 persen, Usaha Menengah sebanyak 3.783 perizian atau 1 persen, dan Usaha Besar sebanyak 2.557 perizinan atau 0,67 persen,” tandas Menko Airlangga. (*/fin)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.