Pemkab Bogor Defisit Anggaran Rp594 Miliar, Tunda ADD dan Hapus Hibah untuk Guru Honorer

by -
Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan. (Foto: Arifin/Metropolitan)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berencana kembali memangkas anggaran belanja di beberapa dinas untuk mengurangi defisit dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022. Apalagi, Pemkab Bogor dan DPRD mempunyai waktu sekitar satu minggu untuk menyelesaikan pembahasan tersebut.

WAKIL Bupati Bogor, Iwan Setiawan, mengatakan, pi­haknya sudah membahasnya secara internal dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ada beberapa opsi yang disiapkan TAPD untuk memangkas defisit tersebut. “Dua hari kemarin kita sudah membedahnya. Ada bebera­pa opsi yang disiapkan. Di antaranya memangkas be­lanja, meningkatkan Penda­patan Asli Daerah (PAD) serta menunda Alokasi Dana Desa (ADD),” kata Iwan.

Opsi yang disiapkan terse­but bukan tanpa alasan. Iwan mengaku tidak mau memin­jam uang untuk menutup defisit yang mencapai Rp594 miliar tersebut. Apalagi se­belumnya, Iwan sempat memangkas gaji ASN dua bulan untuk menutup defi­sit.

Baca Juga  Terpaksa mengungsi ke rumah anak

“Kita juga sudah melakukan refocusing anggaran di bebe­rapa dinas, seperti Dinas Pen­didikan, sudah kita pangkas Rp30 miliar, lalu Dinas PUPR kita pangkas Rp200 miliar sesuai arahan dewan,” papar­nya.

Iwan menjelaskan, belanja yang dipangkas di antaranya belanja Alat Tulis Kantor (ATK) yang angkanya cukup fantas­tis di beberapa dinas. Belum lagi hibah untuk guru hono­rer bakal ditiadakan, karena Pemkab Bogor sudah merekrut sekitar 1.000 Pegawai Pemerin­tah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru.

Sebelumnya, Bupati Bogor, Ade Yasin, mengingatkan anak buahnya untuk tidak sembarangan merancang program pada tahun ang­garan 2022. Ia meminta semua Satuan Kerja Perang­kat Daerah (SKPD) Kabu­paten Bogor membuat skala prioritas pembangu­nan.

Baca Juga  Peningkatan Jalan Janala-Cicangkal Ditolak

“Tahun depan diprediksi masih pandemi. Jadi, lihat urgensinya sebelum mem­buat program kegiatan men­dahulukan kepentingan masyarakat. Harus ada skala prioritas,” tegas Ade Yasin.

Peringatan itu tak lepas dari masih defisitnya ang­garan dalam pembahasan Rancangan APBD 2022. Men­urutnya, kondisi tersebut harus segera ditangani, di mana target belanja dan pendapatan harus seimbang sebelum disahkan pada 30 November.

Tak hanya itu, Ade Yasin juga berencana melakukan survei untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat mengenai program bagi ke­pentingan masyarakat pada 2021 agar dapat mengede­pankan skala prioritas dalam merencanakan program tahun depan.

“Harus melihat urgensinya pada masa pandemi Covid-19 ini, mana yang harus didahu­lukan, sektor kesehatan mana yang harus didahulukan, ke­mudian sektor infrastruktur dan pelayanan mana yang harus didahulukan, karena ini dinilai masyarakat,” ung­kapnya. (mam/eka/py)

Baca Juga  Ade Yasin Pamerkan 199 Inovasi Daerah Lewat Bogor Innovation WIG 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.