Perwakilan Ombudsman RI Jabar Nilai Pemanfatan Aplikasi PIKOBAR Pemprov Jabar Belum Maksimal

by -

Metropolitan – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat (Jabar), Dan Satriana menyerahkan saran perbaikan hasil dari kajian Perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat mengenai pendistribusian dan pelaksanaan vaksinasi dalam penanggulangan Covid-19 di Provinsi Jawa Barat.

Penyerahan tersebut langsung diberikan oleh Kepala Ombudsman RI perwakilan Jawa Barat, Dan Satriana kepada Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Komite Kebijakan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat di Kantor Gubernur Jawa Barat.

Dalam paparannya, Dan Satriana menyampaikan guna mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) diwilayah Provinsi Jawa Barat yang tinggal sekitar 20% lagi dibutuhkan upaya yang lebih sinergis.

“Terutama dalam menjangkau masyarakat rentan yang kesulitan akses vaksin akibat kondisi geospasial,” kata Dan Satriana, Senin (22/11/2021).

Ia menjelaskan, perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat pada pokoknya memberikan saran perbaikan agar terwujudnya sinergi. Diantaranya menjalin sinergi antar Instansi dan antar unit di instansi tersebut.

Baca Juga  Jabar Resmikan Pusat Informais Korona Jabar

“Diantaranya, keterlibatan dinas yang mengurusi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Instansi yang bertanggungjawab di bidang keamanan dan ketertiban, serta aparat kewilayahan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19,” ujarnya.

Dan berharap, dengan adanya sinergi nantinya dapat meningkatkan minat masyarakat yang belum mendapatkan vaksin, sekaligus bisa menjangkau masyarakat rentan yang belum
mendapatkan vaksin akibat kendala geospasial, sosial serta ekonomi.

“Ini dimaksudkan agar pembagian peran antar instansi dan antar unit di nstansi tersebut dalam melaksanakan vaksinasi jadi lebih jelas berdasarkan tugas dan
kewenangannya, sehingga tidak saling bertabrakan antara satu dengan yang lain,” tegas Dan Satriana.

Selain itu, sambungnya, sinergi antara pemerintah dengan masyarakat meliputi keterlibatan relawan vaksinasi Covid-19, institusi pendidikan bidang kesehatan, organisasi profesi tenaga kesehatan dan perkumpulan atau asosiasi fasilitas kesehatan juga diharapkan bisa mengurangi beban tenaga kesehatan yang melakukan vaksinasi.

Baca Juga  Jabar Resmikan Pusat Informais Korona Jabar

“Saat ini masih ditemukan tenaga kesehatan pelaksana vaksinasi yang disibukkan juga dengan urusan administratif,” terangnya

Dan menambahkan, sinergi dalam pemanfaatan aplikasi PIKOBAR milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai masih belum maksimal dalam kegiatan vaksinasi Covid-19.

User Interface yang rumit dalam pencarian tempat vaksinasi membuat masyarakat kurang memanfaatkan aplikasi tersebut, khususnya mengenai kebutuhan
informasi tempat pelaksanaannya.

Karena itu, perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat mendorong pihak pemerintah Jabar untuk menyusun User Interface yang mudah digunakan oleh masyarakat dalam pencarian tempat vaksinasi Covid-19 yang diperbaharui secara real time dan berkala, lalu menyusun pengelolaan pengaduan kegiatan vaksinasi serta menyusun rancangan fitur permohonan dan penunjang logistik vaksinasi.

“Ini sebagai upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membantu penyelenggara vaksinasi yang mengalami kekurangan atau kehabisan vaksin, termasuk sebagai penunjang logistik vaksinasi,” tutur Dan.

Baca Juga  Jabar Resmikan Pusat Informais Korona Jabar

Pada kegiatan tersebut, perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat memberikan waktu selama 30 hari kepada Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Saran Perbaikan tersebut.

Apabila sebagian atau seluruh Saran Perbaikan itu tidak dijalankan, maka Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat dapat melaporkan hal ini pada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Kepala Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Kami bisa melaporkannya sesuai pasal 36 ayat (6) Peraturan Ombudsman RI Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Laporan : Agus Sudrajat
Sumber : Dan Satriana, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Dan Satriana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *