Polemik Aset Kota Bogor, Fraksi PDI Perjuangan Usulkan Raperda Pedoman Pelindunangan Aset Daerah

by -
Anggota DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya. (Dok. pribadi)

METROPOLITAN.id – Anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya kembali melontarkan pernyataannya terkait aset di Kota Bogor.

Menurutnya aset daerah adalah aset yang harus dijaga. Sementara aset yang tidur harus dibererdayakan agar dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kemudian aset yang seharusnya difungsikan untuk fasilitas sosial (fasos) seperti lahan TPU, harus dikawal bahwa benar fasos yang diterima pemkot benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” kata Atty.

Ia menambahkan, persoalan aset bukanlah persoalan yang hanya diperjuangkan sesaat tetapi perjuangan dan tanggungjawab semua pihak.

“Fungsi pengawasan soal aset tidak bergerak pada aset tidak terdaftar dalam neraca aset milik daerah, bukan hanya tugas DPRD tapi banyak pihak. Sebab kepentingan ini harus ditempatkan pada kepentingan yang lebih umum yaitu untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Baca Juga  Roh Sumarminah Gentayangan Hantui Solehudin

Ceu Atty, sapaan karibnya itu menyinggug banyaknya aset yang dikelola pihak ketiga, yang alih-alih menambah PAD, malah menambah kerugian bagi Kota Bogor.

Ia mencontohkan kaitan Gedung Wanita di Jalan Jenderal Sudirman. Ia menyebut Gedung tersebut dikelola sebuah yayasan yang tidak membayar retribusi selama 14 tahun.

Padahal harga sewa sangat murah bahkan dibawah harga sewa paling minim.

“Kalau saya anggap harga sewanya seharga dengan sewa sebuah kios bakso, mungkin juga lebih sewa kios bakso,” ketus Atty.

“Gedung Wanita yang berlokasj strategis hanya ditetapkan Rp 500 ribu per bulan. Itu pun tidak dibayar pihak yayasan selama belasan tahun, tanpa kejelasan aturan main antara hak dan kewajiban,” terangnya.

Baca Juga  Melongok Prestasi yang Ditorehkan KPU Kota Bogor pada KPU Jabar Award 2018 Sabet 3 Penghargaan, Jadi Motivasi Melakukan yang Terbaik

Masih kata Atty, pengeloalan dan pemeliharaan aset yang tidak serius dijalankan akan menambah daftar kerugian yang panjang dan warisan tata kelola aset yang amburadul di Kota Bogor.

Dengan begitu, Fraksi PDI Perjuangan Kota Bogor pun mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pedoman Perlindungan aset daerah untuk menjadi payung hukum dan ini menjadi kekuatan untuk bisa mempertahankan aset milik daerah kedepan.

“Jadi raperda soal aset ini ini akan menjadi inisiatif DPRD Kota Bogor tahun 2022,” kata Atty.

Ia menerangkan, usulan Raperda ini satu bukti keseriusan dengan tujuan menyelamatkan aset-aset milik daerah. Secara tidak langsung hal ini sebagai wujud nyata dan upaya perbuatan bela negara. (ryn)

Baca Juga  Jelang Beroperasi, RS Lapangan di Kota Bogor Masih Kekurangan Nakes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *