Polemik Aset Kota Bogor, Fraksi PDI P Usulkan Raperda Pedoman Perlindungan Aset Daerah

by -

METROPOLITAN – Anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya, kembali melontarkan pernyataannya terkait aset di Kota Bogor. Menurutnya, aset daerah adalah aset yang harus dijaga. Sementara aset yang tidur harus diberdayakan agar dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kemudian aset yang seharusnya difungsikan untuk fasilitas sosial (fasos), seperti lahan TPU, harus dikawal bahwa benar fasos yang diterima pemkot benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Atty menambahkan, persoalan aset bukan permasalahan yang hanya diperjuangkan sesaat, tetapi perjuangan dan tang­gung jawab semua pihak. “Fungsi pengawasan soal aset tidak bergerak pada aset tidak terdaftar dalam neraca aset milik daerah bukan hanya tugas DPRD, tapi banyak pihak. Sebab, kepentingan ini harus ditempatkan pada kepen­tingan yang lebih umum, yakni untuk kepentingan ma­syarakat,” tutur Ceu Atty, sa­paan karibnya.

Baca Juga  Pertanian Jadi Aset Warga Cibeutengmuara

Ia juga menyinggung ba­nyaknya aset yang dikelola pihak ketiga, alih-alih menam­bah PAD malah menambah kerugian bagi Kota Bogor. Ia mencontohkan kaitan Gedung Wanita di Jalan Jenderal Su­dirman. Gedung tersebut dikelola sebuah yayasan yang tidak membayar retribusi se­lama 14 tahun. Padahal har­ga sewa sangat murah bahkan di bawah harga sewa paling minim. “Kalau saya anggap harga sewanya seharga dengan sewa sebuah kios bakso, mun­gkin juga lebih sewa kios bakso,” ketus Atty.

“Gedung Wanita yang ber­lokasi strategis hanya dite­tapkan Rp500 ribu per bulan. Itu pun tidak dibayar pihak yayasan belasan tahun tanpa kejelasan aturan main antara hak dan kewajiban,” terangnya.

Masih menurut Atty, peng­elolaan dan pemeliharaan aset yang tidak serius dijalankan akan menambah daftar ke­rugian panjang dan warisan tata kelola aset yang ambu­radul di Kota Bogor.

Baca Juga  Polemik Aset Kota Bogor, Fraksi PDI Perjuangan Usulkan Raperda Pedoman Pelindunangan Aset Daerah

Dengan begitu, Fraksi PDI Perjuangan Kota Bogor men­gusulkan Rancangan Peratu­ran Daerah (Raperda) Pedo­man Perlindungan aset dae­rah untuk menjadi payung hukum dan ini menjadi ke­kuatan untuk bisa memper­tahankan aset milik daerah ke depan. “Jadi, raperda soal aset ini akan menjadi inisia­tif DPRD Kota Bogor 2022,” kata Atty.

Atty juga menerangkan, usulan Raperda ini satu buk­ti keseriusan dengan tujuan menyelamatkan aset-aset milik daerah. Secara tidak langsung ini sebagai wujud nyata dan upaya perbuatan bela negara. (ryn/eka/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *