Soal Penghapusan Jabatan Eselon IV, Ridwan Kamil: Pekerjaan Rutin Akan Digantikan oleh Mesin

by -
Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Dok. Prokompim Kota Bogor)

METROPOLITAN.id – Penghapusan jabatan eselon IV memang sudah mulai dilakukan, salah satunya di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan untuk memangkas proses birokrasi yang selama ini terjadi disetiap Pemerintah Daerah.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, penghapusan eselon tersebut merupakan implementasi dari program reformasi birokrasi yang digagas oleh Presiden Jokowi. Sehingga dengan begitu proses birokrasi pun akan lebih cepat dengan dihapusnya jabatan-jabatan dieselon IV.

“Kita sedang adaptasikan di level provinsi dan kota kabupaten. Sehingga di masa depan, birokrasi kota kabupaten lebih ramping tapi kerjaannya lebih produktif,” kata dia.

Dengan pemangkasan eselon IV itu, Ridwan Kamil menyebutkan pekerjaan-pekerjan yang rutin akan dikerjakan dan digantikan oleh mesin terlebih saat ini teknologi semakin berkembang.

Baca Juga  Keranda Mayat Jadi Saksi Warga Tak Bermasker

Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin, mengatakan, pihaknya tengah melakukan kajian atas kebi­jakan dari pemerintah pusat tersebut. Terlebih, jabatan Eselon IV di Pemkab Bogor ini cukup banyak.

”Cuma kita harus betul-betul kaji dulu. Karena kan harus the right man on the right place, harus profesional menem­patkan orang di situ (satu jabatan, red). Yang latar bela­kang pendidikannya sama,” kata Ade Yasin.

Jika aturan tersebut dite­rapkan, sambung AY, maka jabatan terakhir di satu dinas yakni kepala bidang (kabid) yang diduduki pejabat Ese­lon III. ”Untuk dinas terakhir kabid, tapi untuk wilayah tetap sama,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, menje­laskan, nantinya penghapusan jabatan eselon IV bukan hanya di Kabupaten Bogor, melainkan di seluruh daerah. Sebab, aturan tersebut merupakan amanat dari Kementerian Reformasi Birokrasi. Selain itu, pihaknya juga tengah melakukan identifikasi jaba­tan untuk Eselon IV. Bahkan, ia berharap penerapan kebi­jakan ini dilakukan serentak di seluruh wilayah.

Baca Juga  Empat Pimpinan DPRD Tunggu SK Gubernur

”Kalau serentak tidak ter­jadi lagi seperti RSUD, kita terlalu agresif. Kita sekarang sudah UPT, ternyata di wi­layah lain masih ada Eselon II sampai hari ini. Kan jadi tidak ada kebersamaan da­lam pelayanan kepada ma­syarakat,” kata Burhan.

Penghapusan jabatan ese­lon IV ini, menurut Burhan, merupakan adopsi dari daerah-daerah maju seper­ti Singapura, Taiwan, Jepang dan beberapa negara lainnya. Sebab, di negara maju biro­krat atau jabatan struktural itu terbatas.

”Jadi yang ba­nyak itu jabatan fungsional agar lebih meningkatkan kinerja pelayanan publik,” terangnya.

Burhan juga memperkira­kan penghapusan pejabat Eselon IV ini hanya dilaku­kan di dinas-dinas, tidak dengan pejabat di lapangan seperti Unit Pelaksana Tek­nis (UPT), kecamatan dan kelurahan.

Baca Juga  ’Coreng Muka’ Tegar Beriman

”Ini masih silang pendapat, karena ada bebe­rapa jabatan struktural yang harus dipertahankan, se­perti jabatan lapangan berarti UPT, kecamatan, kelurahan itu struktural, mungkin itu terakhir,” ungkapnya. (mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published.