Tak Ada Kenaikan UMK Tahun Ini, Pemkab Bogor Bakal buat Surat Rekomendasi

by -

METROPOLITAN.id – Kondisi perekonomian di Kabupaten Bogor memang sedang bangkit usai dilanda badai pandemi covid-19. Hal itu rupanya berdampak kepada tidak adanya kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada tahun 2022 di Kabupaten Bogor.

Kebijakan tersebut tak lepas daripada sudah tingginya angka UMK di Kabupaten Bogor yang kini mencapai Rp4,2 juta atau lebih tinggi dari daerah lain seperti Kota Bogor yakni Rp4,1 juta.

“Kami telah sepakat bersama dengan dewan pengupahan dan serikat pekerja bahwa tidak ada kenaikan maupun tuntutan naik,” ungkap Bupati Bogor Ade Yasin.

“Memang awalnya ada permintaan kenaikan UMK sebesar 3,7 persen, tapi karena kondisi seperti saat ini maka tidak ada kenaikan. Saya kira ini sudah sangat bijak ya, kita bertahan di UMK yang sudah ada yang nilainya lebih tinggi dari daerah lain,” sambung dia.

Baca Juga  Pengusaha Tambang Teriak, 8 Tahun Kena Pungli dan Kini Mau Dilegalkan Lewat Peraturan Desa

Sementara itu, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menambahkan, meski sudah ada kesepakatan Pemkab Bogor tetap mengkhawatirkan adanya tuntutan dari buruh akan kebijakan tersebut. Sehingga pihaknya harus membuat surat rekomendasi, menetapkan kebijakan sebagai dasar hukum yang nantinya akan menjadi kesepakatan kedua belah pihak.

Iwan juga mengaku sudah memanggil kedua belah pihak yakni para pengusaha dan serikat buruh untuk melalukan mediasi. Namun sangat disayangkan ketika audiensi dengan para pengusha perwakilan serikat buruh tidak ada yang datang, begitu juga saat ia audiensi dengan serikat buruh tidak ada perwakilan pengusaha yang hadir.

“Makanya kita akan buat rekomendasi soal usulan kenaikan. Karena pada dasarnya hasil dari audienai dengan teman-teman serikat buruh mereka menerima dengan tidak adanya kenaikan upah, asalkan ada surat rekomendasi,” paparnya.

Baca Juga  DP3AP2KB Dorong KLA tiap Wilayah

Terpisah, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor, Nanda Iskandar menyebutkan bahwa mayoritas pengusaha berat menaikkan upah lantaran kondisi perekonomian saat ini belum seutuhnya pulih dari imbas pandemi.

“Selanjutnya juga harus melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 secara konsisten dan tidak berpihak. Karena menyelamatkan industri juga menyelamatkan pekerja dan keluarganya,” terang Iskandar.

Ia menyebutkan bahwa sektor industri di Kabupaten Bogor sangat terganggu dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi COVID-19. Pasalnya, selama tahun 2020, pemasaran hasil produksi dalam negeri dan ekspor mengalami penurunan sekitar 50-70 persen. (mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *