Terjebak di PPKM Level 3 Gegara Vaksinasi, Dewan : Kabupaten Bogor Harus Punya Terobosan dan Rajin Komunikasi ke Pusat

by -
Warga saat mengikuti vaksinasi massal yang digelar Sekretariat DPRD dan Polres Bogor di halaman DPRD Kabupaten Bogor, Kamis (30/9). Ist

METROPOLITAN.id – Kabupaten Bogor masih terjebak di Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di saat kota/kabupaten wilayah aglomerasi Jabodetabek mulai turun level PPKM.

Belum maksimalnya capaian vaksinasi Kabupaten Bogor ditengarai jadi salah satu penyebab.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Agus Salim merasa prihatin dengan kondisi Kabupaten Bogor yang masih terjebak di PPKM level 3 di saat wilayah lain mulai turun level. Sebab, perbedaan level ini berpengaruh pada semua aspek, mulai dari sosial kemasyarakatan, ekonomi hingga kebijakan turunan.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mesti punya terobosan-terobosan serta bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait penentuan level agar bisa objektif.

“Mungkin ini keprihatinan ya. Harus ada solusi karena pengaruh pada semua aspek, harus ada terobosan-terobosan. Memang kondisi Kabupaten Bogor kalau kemudian pelevelan ini acuannya vaksinasi, kondisi Kabupaten Bogor tidak bisa dibandingkan dengan sekitarnya, misalnya Kota Bogor atau Kota Depok. Penduduk dan geografisnya kan nggak sebanyak dan seluas Kabupaten Bogor,” katanya kepada Metropolitan.id, Rabu (3/11).

Maka, sambung dia, kebijakan ini mesti bisa dikomunikasikan dengan pemerintah pusat. Kedua, kaitan vaksin tetap harus dikejar karena berpengaruh terhadap Herd Immunity atau kekebalan kelompok.

Baca Juga  Dewan Pelototi TLB Resort Ciawi

Hal ini juga mesti ada terobosan karena dari pantauannya, daerah tengah kota atau pusat pemerintahan capaian vaksinasi bisa disebut tembus 70-80 persen. Ia mengaku nyaris tidak banyak saat mencari warga yang belum vaksin.

“Tapi justru di daerah-daerah yang mungkin bukan sekedar secara gerografis, tapi juga secara kondisi sosial kemasyarakatannya, ada yang nggak begitu antusias atau merasa tidak butuh vaksin. Atau mungkin hal lain karena misalnya merasa nggak kemana mana, misalnya cuma di kampung, ke sawah atau di pojok daerah kabupaten, mereka gak merasa butuh itu,” tukas politisi PKS itu.

Sehingga jika itu jadi acuan, kata dia, satu sisi mengejar vaksinasi, disisi lain harus bisa komunikasi dengan pemerintah pusat supaya objektif dalam penentuan level.

Apalagi penentuan level ini berpengaruh terhadap berbagai kondisi kebijakan turunan, baik itu masalah pendidikan, ekonomi dan lain-lain.

“Sebagai penyelenggara pemerintahan, eksekutif dan legislatif tetap harus berusaha cari terobosan dan disaat yang sama harus komunikasi dengan pemerintah pusat, untuk bisa melihat kondisi yang ada dan kebijakan itu objektif,” tegas Agus.

Secara umum, ia mengapresiasi ketersediaan vaksin untuk mengejar capaian sampai akhir November ini bisa terlaksana dengan baik

Baca Juga  Bus BTS Kota Bogor Mengaspal Akhir Bulan Ini, Tapi Jumlahnya Berkurang

“Apresiasi ke berbagai instansi termasuk instansi vertikal TNI-Polri yang juga support untuk mengejar keterpenuhan target vaksin. Intinya kami berharap pusat lebih objektif meski tetap terus mengejar kekurangan yang tervaksin,” tandas Agus.

Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin pun blak-blakan soal penyebab Kabupaten Bogor masih terjebak di PPKM Level 3 hingga tujuh kali perpanjangan dan belum turun level seperti wilayah lain di kawasan aglomerasi atau Jawa Barat. Diantaranya soal capaian vaksinasi.

“Perlu diketahui saat ini Kabupaten Bogor berstatus PPKM level 3. Walaupun capaian vaksin lebih dari 50 persen tapi vaksinasi lansia dibawah 40 persen. Sedangkan syarat turun ke level 2 itu harus 50 persen vaksinasi dan 40 persen vaksinasi lansia. Penentuan level PPKM yang menentukan yakni pemerintah pusat,” katanya, Rabu (3/11).

Ia menegaskan faktor wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang mencapai 5,4 juta jiwa atau setara 11,24 persen penduduk pulau Jawa, menjadi kendala dalam pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Bogor.

Dengan jumlah penduduk yang tinggi, kata dia, Kabupaten Bogor punya target vaksinasi terbanyak di tingkat pemerintah daerah. Yakni 4,2 juta jiwa atau 8,5 juta dosis vaksin.

Baca Juga  Ini Alasan Ahmad Yaudin Maju Di Pileg 2019 Kabupaten Bogor Niat Ibadah, Siap Jadi Pelayan Rakyat

Sehingga, sambung dia, capaian vaksinasi Kabupaten Bogor tidak bisa dibandingkan dengan kota atau kabupaten lain yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Ia juga menegaskan bahwa ketersediaan vaksin di Kabupaten Bogor masih mencukupi.

Hanya saja, terkendala kaitan dengan kesulitan jangkauan karena luasnya wilayah. Alhasil, sulit untuk mengadakan vaksinasi di desa-desa, terutama di daerah pelosok dan harus dilakukan secara jemput bola.

Menurutnya, kesulitan-kesulitan ini juga sudah dikeluhkan oleh para kepala desa yang lokasinya jauh dari pusat pemerintahan.

“Seperti di Kecamatan Sukamakmur, Jonggol, Cariu, Tanjungsari, dan Nanggung. Mereka mengeluh tentang jangkauan masyarakat ke desa. Ada masyarakat yang kalau jalan kaki, mereka mungkin tidak sanggup karena jauh. Saya kira perlu penjemputan dari desa ke lokasi mereka,” ujar Ade.

Meskipun terkendala jangkauan luas wilayah, Ade Yasin tetap optimistis Kabupaten Bogor bisa mencapai target 70 persen di akhir tahun 2021. Pihaknya juga mengaku sudah melakukan berbagai upaya untuk mengakselerasi vaksinasi dengan cara kolaborasi dan sinergitas dengan TNI, Polri, dan seluruh stakeholder. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.