ATR BPN Bongkar Modus Mafia Tanah

by -

METROPOLITAN – Mafia tanah menjadi sorotan dalam dua minggu terakhir. Korban dari kejahatan ini tidak hanya masyarakat biasa, tetapi juga menyasar tokoh publik, se­perti mantan duta besar Dino Pati Djalal dan aktris Nirina Zubir.

Staf Khusus Menteri ATR/ Kepala BPN Bidang Hukum dan Litigasi, Iing Sodikin, menjelaskan, praktik mafia tanah sudah ada sejak dulu. “Modusnya perlu diketahui, yang pertama, alas haknya ditiru. Mafia tanah mengguna­kan alas hak yang sebelumnya tidak benar menjadi benar serta menggunakan bukti ini di pengadilan,” ujar Iing dalam keterangan tertulisnya.

Iing membeberkan, banyak alas hak yang dipalsukan ma­fia tanah. Alas hak yang dip­alsukan ini dijadikan gugatan di pengadilan, kemudian mafia tanah ini menang. Me­mang saat sidang perdata tidak menguji materiil. Artinya, berlaku asas ‘siapa yang meng­gugat, dia harus mendalilkan’. “Jadi seharusnya seorang hakim harus menguji alat bukti itu, apakah bukti itu benar atau tidak,” ungkap Iing.

Baca Juga  Komplotan Mafia Tanah Diringkus, Dua Buron

Iing Sodikin menyimpulkan bahwa mafia tanah ini men­cari legalitas di pengadilan. “Kemudian modus lainnya ialah memalsukan surat ku­asa. Surat kuasa ini direkay­asa, seolah-olah dia menan­datangani ini di depan nota­ris, padahal mereka hanya figur. Selain itu, mafia tanah juga dapat mengganti foto KTP, seperti yang kita lihat di kasus Pak Dino Pati Djalal. Untuk itu, masyarakat harus hati-hati karena tanah itu punya aspek ekonomi dan bernilai tinggi. Apalagi hingga saat ini masyarakat masih mengguna­kan surat kuasa untuk men­gurus pertanahan,” kata Iing.

Berdasarkan keterlibatan pihak ketiga tersebut, Iing menyarankan masyarakat harus mengecek kredibilitas seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Iing So­dikin memberikan saran agar masyarakat melihat, apakah PPAT itu memiliki kantor. Jadi, ketika ada keluhan atau aduan dapat mendatangi kantor PPAT yang mereka percayakan untuk mengurus pertanahan.

Baca Juga  Kementerian ATR/BPN Perangi Mafia Tanah

Untuk peralihan hak, lanjut Iing, atas tanah alias jual beli tanah diatur dalam Pe­raturan Pemerintah (PP) No­mor 24 Tahun 1997. Kegiatan peralihan hak dan jual beli tanah dapat diurus melalui PPAT, tetapi harus melalui PPAT yang resmi serta memi­liki kantor. Lalu, jika ingin melakukan jual beli tanah, pemilik dan penjualnya harus jelas.

Iing pun menyarankan ma­syarakat tetap mengelola dan memanfaatkan tanah yang dimilikinya. Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jika tanah tidak dimanfaatkan dalam dua tahun akan dinyatakan telan­tar. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 20 menyatakan bahwa apabila tanah tidak diman­faatkan akan dicabut haknya.

Baca Juga  Usut Mafia Tanah di Kawasan Puncak

“Selain memanfaatkan dan mengelola tanahnya, masy­arakat juga harus menjaga tanahnya. Kita telah memi­liki konsep 3R, yaitu Rights, Restrict and Responsibility. Ini merupakan hal-hal yang harus dilakukan para pemi­lik tanah,” pungkasnya. (tob/ suf/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *