Bos Baru PDJT Diminta Inventarisir Masalah Perusahaan, Mulai Dari PMP hingga Aset

by -
Anggota DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri.

METROPOLITAN.id – Bus program Buy The Service (BTS) besutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yakni Biskita Transpakuan sudah sebulan lebih mengaspal di Kota Bogor.

Disokong pemerintah pusat melalui sumber anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui BTS, kehadiran Biskita Transpakuan menimbulkan perhatian berbagai pihak.

Diantaranya Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PPP Ahmad Saeful Bakhri. Ia menyoal konsorsium Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor yang berhasil memenangkan lelang tersebut bersama Lorena dan Kodjari.

“Bagaimanakah dengan kondisi PDJT kedepan? Terlebih saat ini PDJT memiliki bos baru yakni Lies Permana Lestari yang dipilih menjadi Dirut,” katanya, Senin (6/12).

Diketahui, mantan direktur pengembangan bisnis PT Sarinah itu sudah dilantik menjadi direktur PDJT oleh Wali Kota Bogor Bima Arya belum lama ini.

Baca Juga  Sepekan, Kasus Covid-19 di Kota Bogor Melonjak 235 Orang, Dampak Libur Panjang Cuti Bersama?

Ia menambahkan, berbeda dari perusahaan lainnya, saat ini PDJT belum dalam kondisi baik. Sehingga direktur PDJT yang baru memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Gus M, sapaan karibnya pun ikut mengingatkan bahwa ada banyak hal yang harus segera diinventarisir direktur PDJT yang baru untuk melakukan langkah-langkah perbaikan kepada perusahaan yang bergerak di bidang transportasi.

Menurutnya, salah satu yang perlu dipelajari adalah terkait Perda Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) yang berkaitan dengan modal dasar.

Kemudian, kata dia, yakni status 10 bus bantuan dari Kementerian Perhubungan yang dihibahkan kepada dinas yang kemudian digunakan oleh PDJT untuk melayani trayek Cidangiang-Bellanova Sentul.

“Yang harus dipelajari adalah apakah pembukaan koridor yang ada dengan bus bantuan pusat ini, dibenarkan tanpa merevisi perda PMP-nya? Kemudian setelah ada BRT ini, bus tersebut dikemanakan dan menjadi aset siapa?” ujarnya.

Baca Juga  Kejari Bogor Tunggu Berkas Perkara 5 Tersangka Kasus Pencurian Rel Kereta Api

Sebab, menurut anggota DPRD Dapil Bogor Utara ini, modal dasar PDJT hingga saat ini dapat berupa cash money, juga berupa barang.

“Tentunya ini berbeda dengan BUMD lainnya yang berupa cash. Ini perlu menjadi catatan, kalau masih menggunakan perda lama untuk PDJT dalam hal operasional dan perda PMP untuk modal dasarnya,” ujarnya.

Bukan tanpa alasan ia mempertanyakan hal itu, sebab perubahan menjadi perumda sampai saat ini masih dalam proses pembahasan.

“Dan oleh karena itu modal dari luar belum boleh masuk kalau sudah perumda maka, 51 : 49 proporsinya baru kita bicara konsorsium, sekarangkan masih BUMD, 100 persen saham wali kota loh,” tegasnya.

Baca Juga  Warga Bogor Rebutan Sembako Presiden Jokowi di Pasar Gunungbatu

Untuk itu, ia menyarankan agar direktur PDJT yang baru melakukan audit secara menyeluruh ditubuh PDJT. Sehingga keberlangsungan PDJT bisa berjalan secara simultan kearah yang lebih baik.

“Jangan sampai, malah seperti sebelumnya minimal paling tahan cuma satu tahun,” pungkas Gus M. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.