Dewan Kecewa Pembangunan hanya Tata Wajah Kota Bogor

by -

METROPOLITAN – Anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya, menyoroti beberapa proyek strategis infrastruktur Kota Bogor yang hanya tersentra di wajah perkotaan. Sebut saja penataan kawasan Suryakencana, pembangunan pedestrian Jalan Sudirman hingga Alun-Alun Kota Bogor. Akan tetapi, pemerintah kota kurang memprioritaskan alokasi dana sarana prasarana (sarpras) kelurahan. “Sementara di wilayah pinggiran tidak tersentuh, apalagi yang berhubungan dengan masyarakat,” katanya.

Ia mengaku bukan tidak setuju dengan penataan wajah kota. Tetapi apa pun bentuk pembangunannya harus seimbang agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “APBD harusnya menyentuh dan dirasakan masyarakat langsung. Contohnya jalan-jalan alternatif tidak dibiarkan rusak parah, terlebih jalan di lingkungan kurang mendapat perhatian pemerintah,” tuturnya.

Baca Juga  Kopi Tanjungsari Terancam Gagal Panen

Politisi PDI Perjuangan itu berpendapat, pemkot seharusnya bisa mengakomodasi usulan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel).

Bukan tanpa alasan hal itu tertuang dan diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

“Di mana anggaran APBD 2021 tembus di angka Rp2,6 triliun bahwa alokasi APBD 5 persen setelah dipotong Dana Alokasi Umum (DAU) untuk sarpras di 68 kelurahan,” tukasnya. Namun pada kenyaatannya, alokasi sarpras sebagai amanah regulasi diabaikan. “Dan terjadi lagi di APBD 2022, alokasi sarpras hanya di bawah Rp175 juta setiap kelurahan,” tegas Atty.

Baca Juga  Danramil Ciampea Ajak Warga Tenjolaya Bertani

Legislator dua periode itu menuturkan, pembangunan yang dilakukan pada 2021 itu sangat melukai hati rakyat karena hanya bisa menata kawasan Suryakencana, pedestrian Jalan Sudirman dan Alun-Alun Kota Bogor. “Lebih miris lagi gagalnya pembangunan Masjid Agung yang tak kunjung selesai,” terangnya.

Seharusnya, tambah Atty, APBD berpihak pada rakyat dan mampu memberi rakyat. Kalaupun tidak bisa maksimal setidaknya bisa dirasakan secara optimal.

“Saya berharap Wali Kota Bogor Bima Arya tidak mengkhianati amanah rakyat yang telah memberikan suaranya dalam dua kali hajat Pilkada yang memenangkannya dalam panggung kekuasaan hingga 2024,” tutupnya. (ryn/eka/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.