DPRD Kabupaten Bogor Bersama Bupati Mengesahkan APBD 2022, Fokus Pemulihan ekonomi

by -

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor bersama Bupati Bogor Ade Yasin menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 melalui Rapat Paripurna, Kamis (30/11).

APBD Kabupaten Bogor ditetapkan sebesar Rp7,76 triliun. Sementara target pendapatan ditetapkan Rp7,194 triliun, naik 16,63 persen atau Rp1,53 triliun dari rancangan awal sebesar Rp6,144 triliun. Adapun belanja daerah ditarget Rp7,776 triliun, defisit ditutup dari pembiayaan netto yang ditargetkan sebesar Rp627,26 miliar.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, mengapresiasi Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang secara sungguh-sungguh menyelesaikan pembahasan RAPBD 2022 tepat waktu.

“Alhamdulillah, kami bisa selesaikan pembahasan tepat waktu dan mengikuti aturan, sehingga dalam rapat paripurna hari ini kita setujui bersama APBD Tahun Anggaran 2022,” ujar Rudy.

Baca Juga  Naik Ojek Online, STS Blusukan di Semplak

Rudy mengatakan, pembahasan APBD 2022 dilakukan secara teliti dan mengedepankan kepentingan publik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang terdampak pandemi. Ia berharap pengelolaan anggaran nantinya mengedepankan efisiensi, efektivitas dan produktivitas. “Intinya harus bisa mendorong percepatan pemulihan ekonomi,” katanya.

Sementara itu, Bupati Bogor, Ade Yasin, mengatakan, target pendapatan daerah sebesar Rp7,149 triliun itu bersumber dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,146 triliun dan target pendapatan transfer sebesar Rp4,3 triliun. “Target PAD kita proporsinya sebesar 44 persen dari total target pendapatan daerah,” katanya.

Adapun target belanja daerah sebesar Rp7,776 triliun sudah mencakup alokasi belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 26,55 persen, alokasi belanja sektor kesehatan 17,73 persen untuk penanganan Covid-19 dan stunting.

Baca Juga  Bangun Drainase Dan Rehab MCK

“Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) dialokasikan ke beberapa SKPD, seperti Diskop UKM, Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta transfer dana ke desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, seperti Samisade, bonus produksi serta bagi hasil pajak retribusi daerah,” tandasnya.(adv)

Leave a Reply

Your email address will not be published.