Fix! Upah Buruh di Kabupaten Bogor Nggak Jadi Naik

by -
ILUSTRASI

METROPOLITAN.id – Sempat menjadi pergunjingan ihwal surat rekomendasi sola Upah Minimum Kabupaten Bogor (UMK) yang naik beberapa persen. Namun akhirnya Pemerintah telah menetapkan bahwa upah tersebut tetap menggunakan besaran UMK tahun 2021.

Seperti yang diungkapkn Bupati Bogor Ade Yasin, menurutnya penetapan tersebut telah diputuskan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

“UMK tahun 2022 sudah diputuskan pak Gubernur Jawa Barat jadi tidak ada kenaikan, tetap menggunakan UMK tahun 2021,” kata Ade Yasin.

Sebelum penetapan itu, Ade Yasin mengaku telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Ridwan Kamil. Surat bernomor 561/1355-Disnaker, berisi rekomendasi untuk Gubernur Jawa Barat itu untuk menaikkan UMK tahun 2022 sebesar 7,2 persen.

Baca Juga  Minta Gaji Naik, Buruh Ancam Kepung Pemkab

“Tapi karena tidak ada kesepakatan antara serikat buruh dan pengusaha, maka tak jadi naik. Rekomendasi jtu kami sampaikan untuk menampung aspirasi para buruh saja,” paparnya.

Menurutnya, batal naiknya upah tersebut juga dikarenakan sudah tingginya UMK tahun 2021 di Kabupaten Bogor. Yakni sebesar Rp4.217.206,00.

“Kita sudah layangkan juga surat ke gubernur bahwa ini tidak ada kesepakatan. Ya mungkin gubernur juga melihat aturan batas atas UMK, jadi tidak ada kenaikan,” jelas Ade.

Sementara, sebelumnya Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor, Nanda Iskandar menyebutkan bahwa mayoritas pengusaha berat menaikkan upah lantaran kondisi perekonomian saat ini belum seutuhnya pulih dari imbas pandemi.

Baca Juga  Torehan Prestasi Ade Yasin di 2021

“Selanjutnya juga harus melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 secara konsisten dan tidak berpihak. Karena menyelamatkan industri juga menyelamatkan pekerja dan keluarganya,” terang Iskandar.

Dia mengatakan bahwa sektor industri di Kabupaten Bogor sangat terganggu dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi Covid-19. Sebab selama tahun 2020, pemasaran hasil produksi dalam negeri dan ekspor mengalami penurunan sekitar 50-70 persen.

Kemudian, 80 persen perusahaan tercatat mengalami penurunan pendapatan, sehingga berpengaruh pada operasional perusahaan. Akibatnya, sebanyak 10.271 pekerja terpaksa dirumahkan dan 1.966 pekerja lainnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Iskandar menerangkan, Apindo berharap langkah penyelamatan lain dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, seperti memangkas banyak alur birokrasi untuk kemudahan berinvestasi, penundaan pajak atau retribusi daerah. (mam)

Baca Juga  KONI Optimis Dulang Emas Lewat Petanque

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *