Gegara Tanah Garapan, Kepala Desa di Bogor Diperiksa Polisi

by -

METROPOLITAN.id – Salah satu kepala desa (kades) di Kabupaten Bogor diperiksa Satreskrim Polres Bogor, Jumat (3/12). Pemeriksaan tersebut buntut dari dugaan penyerobotan lahan.

Informasi yang dihimpun, kades yang diperiksa yakni Muhamad Rifky Abdillah yang kini menjabat kades Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

“Saya cuma sekedar diminta keterangan terkait riwayat lahan itu,” ujar Rifky saat dikonfirmasi, Jumat (3/12) malam.

Kades Tugu Jaya, Muhamad Rifky Abdillah rupanya dilaporkan ke Polres Bogor oleh seorang warga, Hendro Soebianto sejak Juni 2021 lalu.

Hendro menyebut Rifky ikut terlibat menjual tanah garapan seluas 1.912 meter persegi dari total 4,9 hektare yang ia kuasai atas dasar surat oper alih garapan.

Baca Juga  Pertamina Sumbagsel Salurkan Bantuan bagi Masyarakat Terdampak Banjir Bengkulu

Hendro mengaku tanah garapan yang terletak di Kampung Neglasari, RT04/04 itu dibelinya sejak 1990 silam. Namun, mantan anak buahnya menjual tanah tersebut. Dalam prosesnya, Kades Tugu Jaya Rifki diduga ikut terlibat dengan menerbitkan surat keterangan tidak sengketa.

Tak hanya kehilangan tanah, Hendro mengaku mengalami kerugian akibat pagar pembatas tanah garapannya dirusak.

“Dan pada 5 Mei itu pagar pembatas tanah garapan juga dirusak sejumlah orang yang katanya dsuruh pemilik lahan. Mau dibangun rumah katanya. Padahal saya penggarap lahan itu,” terang Hendro saat ditemui di Cibinong, Jumat (3/11).

Atas kasus ini, Hendro juga melaporkan Kades Rifky ke Inspektorat Kabupaten Bogor.

Sementara itu, Kuasa Hukum pemilik lahan, Dodi Herman Fartodi menjelaskan, lahan milik kliennya diketahui telah beralih garapan kepada seseorang bernama Meity Sanger lewat seseorang bernama Yanosandy Chalim.

Baca Juga  Nikita Mirzani : Gue Hobi Nggak Pakai Bra

Kades Tugu Jaya yang kemudian disebutnya membuatkan surat keterangan tidak sengketa serta pengoperalihan hak. Akan tetapi, proses tersebut dinilai banyak kejanggalan.

“klien kami mendapatkan informasi dan bukti bahwa dalam hal pengoperalihan lahan garapan tersebut terdapat kejanggalan. Di antaranya surat yang dibuat kepala desa tersebut tidak ditandatangani oleh pemohon. Tapi di situ sudah ditandatangani kepala Desa Tugujaya, hingga ketua RT/RW,” terang Dodi.

Atas persoalan tersebut, Dodi berharap kepolisian mengusut tuntas dugaan penyerobotan lahan ini.

“Klien kami hanya meminta kebenaran untuk ditegakkan. Kalau dibiarkan, khawatir ada korban-korban lainnya akibat ulah mafia tanah,” tandasnya. (fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published.