Good Corporate Governance Dalam Hubungannya Dengan Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMD

by -

Dalam mendorong pembangunan daerah, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. Keberadaan BUMD sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Keberadaan BUMD diyakini dapat memberikan multiplier effect yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat khususnya di daerah.

KARENA itu, pendirian BUMD diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru, menggerakkan sektor-sektor ekonomi produktif, serta da­pat meningkatkan Pendapa­tan Asli Daerah (PAD).dengan demikian dalam perspektif ke depan manajemen peng­elolaan BUMD diharapkan mampu mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola perusa­haan yang baik (Good Cor­porate Governance).

BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi peneri­maan daerah, baik dalam bentuk pajak, deviden, mau­pun hasil privatisasi. Ber­dasarkan Penjelasan Peratu­ran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau se­bagian besar modalnya di­miliki daerah, dan didirikan dengan tujuan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggara­kan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan, berdasarkan tata kelola pe­rusahaan yangbaik.

Baca Juga  PKL Pasar Parung Harus Dicarikan Solusi

Penerapan tata kelola peru­sahaan yang baik (Good Cor­porate Governance) antara lain bertujuan untuk mendo­rong pengelolaan BUMD se­cara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan ke­mandirian organ BUMD dan mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan danmenjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undan­gan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan mau­pun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD.

Good Corporate Governan­ce (GCG) juga lebih ditujukan untuk sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang harus dilakukan ekse­kutif perusahaan agar tidak merugikan para stakeholder karena GCG menyangkut mo­ralitas, etika kerja, dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Ada­pun Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) sebagaimana dikutip Indra dan Yustivandana men­definisikan bahwa Good Cor­porate Governance adalah:Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pen­gurus (pengelola) perusa­haan, pihak kreditur, pemerin­tah, karyawan, serta para pemegang kepentingan in­ternal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusa­haan.

Tujuan corporate gover­nance ialah untuk mencipta­kan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).Dengan de­mikian, penerapan Good Corporate Governance ber­tujuan meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan tata kelola perusahaan yang baik, maka pihak manajemen akan meningkatkan efisiensi, pro­duktivitas, serta meminima­lisasi risiko dan kesalahan dalam menjalankan usahanya.

Baca Juga  Menanti Transportasi Massal Bogor

Hal tersebut sejalan dengan berlakunya otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin­tahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah mencabut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang selama ini menjadi da­sar hukum pengelolaan BUMD.

BUMD yang telah ada sebe­lum berlakunya Undang- Undang Pemerintahan Dae­rah, wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun sejak diun­dangkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerahtersebut.

Beberapa hal yang mendo­rong perlu adanya penyesu­aian dasar hukum pengelo­laan BUMD antara lain, BUMD dianggap masih belum me­miliki etos kerja, terlalu biro­kratis, inefisien, kurang me­miliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak Pemerin­tah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta keti­dakjelasan antara mengha­silkan profit dan disisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masy­arakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misiutamanya.

Kondisi tersebut menuntut penerapan tata kelola peru­sahaan yang baik yang dite­tapkan Direksi sebagai pihak yang melakukan dan bertang­gung jawab atas pengurusan serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Karena itu, perlu didukung jajaran Direksi yang kompe­ten, profesional dan berin­tegritas.

Berkaitan dengan itu, Pe­merintah Pusat telah mener­bitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 terkait pengaturan mengenai pengangkatan dan pember­hentian Anggota Dewas atau Anggota Komisaris dan ang­gota Direksi BUMD.

Baca Juga  Jadi Perumda, PD Pasar bakal Punya Anak Perusahaan

Untuk mewujudkan sistem dan proses yang akuntabel, cepat, efisien dan dapat dip­ertanggungjawabkan dalam memperoleh Direksi BUMD yang profesional, berintegri­tas, berdedikasi dan memi­liki kompetensi dalam melaks­anakan tugas pengurusan BUMD, perlu diatur tentang tata cara pengangkatan Di­reksi yang meliputi persyara­tan (antara lain memiliki keahlian, integritas, kepemim­pinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedi­kasi yang tinggi untuk me­majukan dan mengembang­kan perusahaan, memahami penyelenggaraan pemerinta­han daerah, memahami ma­najemen perusahaan, serta memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan), proses pemilihan (dilakukan panitia seleksi yang berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan Perang­kat Daerah dan unsur inde­penden dan/atau perguruan tinggi) dan tahapan seleksi (terdiri dari seleksi adminis­trasi, uji kelayakan dan ke­patutan, wawancara akhir serta penandatanganan kon­trak kinerja).

Begitu pula dalam hal pem­berhentian Direksi perlu di­rumuskan kebijakan persya­ratan dan tata cara pember­hentian anggota Direksi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku seperti masa jabatan, pengunduran diri, meninggal dunai, masa jaba­tan berakhir, diberhentikan sewaktu-waktu atau tidak lagi memenuhi persyaratan­sebagai anggota direksi ber­dasarkan peraturan perun­dang-undangan. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.