Melalui Monev, Kementan Maksimalkan 4 Program PHLN

by -

METROPOLITAN.ID, TANGERANG – Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar rapat koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) program PHLN (Pinjaman/Hibah Luar Negeri), Senin (6/12). Tujuan monev tersebut dilakukan sebagai langkah optimalisasi percepatan realisasi kegiatan.

 

Sekretaris BPPSDMP, Siti Munifah mengatakan bahwa monev dilakukan untuk mengevaluasi apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh tim di lapangan. Mulai dari segi perencanaan hingga pelaksanaan program. “Karena PHLN ini melibatkan banyak unsur, sehingga harus betul-betul kita optimalkan,” jelas Siti.

 

Dijelaskan Siti, ada empat proyek PHLN yang kini tengah dijalankan BPPSDMP. Pertama adalah IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation) yang memiliki tujuan mendongkrak pendapatan masyarakat pertanian di lokasi irigasi, agar dapat meningkatkan nilai pertanian beririgasi secara berkelanjutan serta mendorong ketahanan pangan dan penghidupan di daerah perdesaan.

 

Kedua adalah READSI atau Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative. READSI memiliki misi memberdayakan rumah tangga petani di pedesaan. Baik secara individu maupun kelompok, dengan keterampilan, membangun kepercayaan diri dan memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian dan non pertanian serta meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Baca Juga  Wakil Wali Kota Bogor Alami Kecelakaan, Tangannya Sampai Harus Dipen

 

“Selanjutnya YESS (Youth Enterpreneurship and Employment Support Services). Ini merupakan program yang bertujuan untuk menghasilkan wirausaha muda pedesaan dan tenaga kerja yang kompeten di sektor pertanian yang dapat mentransformasi pedesaan,” beber Siti.

 

“Terakhir SIMURP (Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project). Program ini diarahkan pada peningkatan produktivitas tanaman dalam menghadapi perubahan iklim global, serta meningkatkan pendapatan petani menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan,” lanjut Siti.

 

Siti menegaskan kepada seluruh pihak yang terlibat pada program PHLN ini diharapkan mampu mengoptimalkan anggaran yang telah dikucurkan. Menurutnya, program-program tersebut amat strategis dalam rangka mendorong pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

 

“Kementan telah menetapkan sasaran pembangunan pertanian jangka menengah 2020-2024 yaitu Kementerian Pertanian yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas,” tegas dia.

 

Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi mengingatkan ihwal pentingnya mencintai produk dalam negeri. Khususnya yang berkaitan dengan komoditas pangan hasil petani sendiri. “Karena dengan cara itulah kita akan survive, kendati di situasi seperti sekarang,” kata Dedi dalam arahannya.

Baca Juga  SB-IPB Paparkan Hasil Survei, Indeks Kepuasan Pelanggan Tirta Pakuan Capai 80 Persen

 

Menurut Dedi, pemberdayaan produk lokal harus dimulai dari sekarang. Penguatan komoditas lokal harus dibuktikan dengan mencintai produk atau pangan lokal. “Dalam beberapa tahun kedepan, sejumlah produsen komoditas pangan dari tertentu tak terlalu gencar melakukan ekspor pangan. Ini karena efek pandemi dan perubahan iklim,” jelas Dedi.

 

“Maka dari itu, kita harus memperkuat basis pangan nasional. Mulai dari tingkat daerah, provinsi, hingga pusat. Pembangunan pertanian harus terus diperkuat,” tegas Dedi.

 

Ihwal kegiatan utama yang menjadi tanggung jawab badan yang dipimpinnya, Dedi menjelaskan ada beberapa yang menjadi prioritas. Yakni Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian, Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, dan Penguatan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien.

 

“Itu dilakukan dalam mendukung tiga Rencana Aksi BPPSDMP yaitu penguatan KOSTRATANI, Penumbuhan Pengusana Pertanian Milenial dan Diklatluh mendukung Program Utama Kementan,” lanjutnya.

 

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan bahwa dalam rangka mencapai target pembangunan nasional sesuai dengan RPJMN tentunya diperlukan sumber pembiayaan yang sangat besar yang tidak hanya dapat dipenuhi oleh pemerintah. Tetapi juga dari sumber pembiayaan lain yaitu badan usaha (swasta), organisasi non pemerintah (NGO) maupun masyarakat. “Salah satu sumber pembiayaan pemerintah berasal dari pinjaman/hibah luar negeri,” kata SYL-sapaannya

Baca Juga  Kukuhkan 15 Young Ambassador, Ini Harapan Kementan!

SYL menjelaskan kalau bulan Desember merupakan akumulasi dari tahapan pelaksanaan program dan kegiatan dan bulan momentum yang harus diolah dengan baik. Tujuannya tak lain untuk mencapai the right track on the right way. “Setiap Eselon 1 harus melakukan evaluasi internal dengan menggunakan konsep Subject, Object, Metode dan Capaian/Output/Outcome dan menyelesaikan matrik feed back untuk pelaksanaan Tahun 2022,” tegasnya.

“Masing masing PHLN wajib memberikan dukungan penuh dan informasi terkait program pembangunan pertanian umumnya dan rencana aksi BPPSDMP khususnya Kostratani, Penumbuhan Petani Milenial dan Dukungan terhadap Program Utama Kementerian Pertanian,” lanjut SYL.

Menteri SYL mengatakan kalau pelaksanaan PHLN harus sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian, program dan kegiatan BPPSDMP. “Khusus IPDMIP dan READSI yang akan berakhir masa proyeknya, harus segera mempercepat dan menetapkan upaya strategis sebelum closing date, serta mengukur kebermanfaatan dari pelaksanaan masing masing proyek,” pungkasnya. (tob/suf)

Leave a Reply

Your email address will not be published.