PPKM Level 3 Serentak Batal

by -
Foto: Luhut Binsar Pandjaitan (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 secara serentak jelang musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), resmi dibatalkan. Pemerintah telah mencabut keputusan tersebut.

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investa­si Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, keputusan itu diambil karena Indonesia sudah lebih siap menghadapi musim libur akhir tahun. Hal itu tercermin dari jumlah tes dan telusur yang lebih tinggi dari tahun lalu.

“Pemerintah memutuskan tidak akan menerapkan PPKM Level3 pada periode Nataru pada semua wilayah. Pene­rapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi se­suai yang berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa peng­etatan,” kata Luhut dalam keterangan tertulis di situs Kemenko Marves, Selasa (7/12).

Luhut menyampaikan ke­bijakan itu didukung vaksi­nasi Covid-19 dosis pertama di Jawa-Bali yang sudah men­capai 76 persen. Sementara itu, vaksinasi Covid-19 dosis kedua telah mendekati 56 persen.

Ia menyebut pada periode Natal dan Tahun Baru 2020 belum ada masyarakat yang divaksin. Selain itu, sero-survei juga mencatat anti­bodi Covid-19 masyarakat Indonesia saat ini sudah tinggi.

Selain itu, lanjutnya, pe­merintah juga menerapkan pelarangan seluruh jenis pe­rayaan tahun baru di hotel, pusat perbelanjaan, mal, tempat wisata, dan tempat keramaian umum lainnya.

Sementara itu, untuk ope­rasional pusat perbelanjaan, restoran, bioskop, dan tempat wisata hanya diizinkan dengan kapasitas maksimal 75 persen dan hanya untuk orang dengan kategori hijau di aplikasi Pe­duliLindungi.

Baca Juga  Nabila Taqiyyah, Hijaber Cantik yang Bikin Tentara Israel Nangis

“Sedangkan untuk acara sosial budaya, kerumunan masyarakat yang diizinkan berjumlah maksimal 50 orang. Disiplin penggunaan Pedu­liLindungi harus ditegakkan,” tegasnya.

Luhut menambahkan, penye­baran varian Omicron di ber­bagai negara dunia terindi­kasi lebih cepat dan mening­katkan kemungkinan rein­feksi.

Namun, temuan awal dari Afrika Selatan menunjukkan tingkat keparahan dan tingkat kematian akibat varian Omi­cron relatif terkendali, meski masih butuh waktu dan tam­bahan data untuk mendapat­kan informasi yang lebih valid.

Sehingga, syarat perjalanan akan tetap diperketat, teru­tama di perbatasan untuk penumpang dari luar negeri. Namun, kebijakan PPKM di masa Nataru akan dibuat le­bih seimbang dengan disertai aktivitas testing dan tracing yang tetap digencarkan.

Perbatasan Indonesia akan tetap diperketat dengan sya­rat untuk penumpang dari luar negeri adalah hasil tes PCR negatif maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan, serta melakukan karantina selama sepuluh hari di Indo­nesia.

“Melalui penguatan 3T (tes­ting, tracing, dan treatment) dan percepatan vaksinasi dalam satu bulan terakhir, Indonesia saat ini lebih siap dalam menghadapi momen Nataru. Testing dan tracing tetap berada pada tingkat yang tinggi, meski kasus rendah, dan lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” terangnya.

Baca Juga  Ikut Demo Bareng Buruh, Pelajar SMA Kocar-kacir Disatroni Polisi

Munculnya keputusan itu jelas membuat semringah banyak pihak. Salah satunya Perhimpunan Hotel dan Resto­ran Indonesia (PHRI) Kota Bogor.

Ketua BPC PHRI Kota Bogor dr Yuno Abeta Lahay menga­ku semringah dengan adanya keputusan dari pemerintah pusat tersebut. Apalagi, saat ini geliat perekonomian di berbagai sektor mulai mening­kat. Termasuk di Kota Bogor yang sempat selama satu bu­lan berstatus PPKM Level 1.

Menurutnya, pembatalan penerapan PPKM Level 3 saat libur Nataru 2021 ini meru­pakan sebuah indikasi pe­merintah pusat yang men­ghargai jerih payah pemerin­tah daerah dalam upaya menurunkan level PPKM. Mulai dari upaya mengurangi kasus Covid-19 hingga menge­jar target vaksinasi di daerah.

“Kita senang lah. Kami sam­but baik dong. Ya itu artinya pemerintah pusat menghar­gai jerih payah pemerintah daerah yang telah berupaya keras mengejar vaksin. Serta menurunkan status wilayah­nya menjadi PPKM Level 1. Salah satunya kita di Kota Bogor,” katanya kepada Met­ropolitan, Selasa (7/12).

Selain itu, sambungnya, hal itu menjadi indikasi adanya keberpihakan pada sektor jasa usaha. Mengingat saat ini sektor jasa usaha tengah mulai menggeliat naik. Ter­masuk pengusaha hotel dan restoran di Kota Bogor lanta­ran Kota Hujan sempat meng­injak PPKM Level 1.

Ia menyebut beberapa pekan terakhir sejak PPKM Level 1 diterapkan hingga akhirnya kembali turun ke Level 2, ting­kat okupansi hotel di Kota Bogor sudah tembus rata-rata 72 persen.

Baca Juga  PPKM Kota Bogor Turun ke Level 3, Ganjil Genap Kok Masih Diperpanjang?

“Dan ada keberpihakan juga pada sektor usaha. Kita sambut baik, karena kita lagi menggeliat di minggu-ming­gu ini. Dimana okupansi ho­tel rata-rata di 72 persen di kita itu,” jelasnya.

Jika berbicara sumber penda­patan hotel, terang Yuno, para pengusaha biasanya membagi hal itu secara tri­mester. Sementara, Desember ini merupakan trimester ter­akhir yang memang masa-masa puncaknya pendapatan.

Dengan begitu, apabila pe­nerapan kebijakan PPKM Level 3 benar-benar tetap dilaksanakan di Kota Bogor pada libur Nataru tahun nan­ti, tentu akan membuat cash flow para pengusaha. Khus­usnya dunia perhotelan dan restoran akan kacau balau.

“Jadi memang kacau balau cash flow kita dengan kebija­kan itu. Karena apa, ini dipa­kai untuk menyubsidi trimes­ter satu tahun depan yang notabennya memang Janua­ri dan Februari itu low untuk Kota Bogor,” ujarnya.

Apalagi, selama ini pihaknya bersama para pengusaha lain yang ada di PHRI Kota Bogor ikut berpartisipasi dalam hal percepatan program vaksi­nasi dan menekan laju penam­bahan kasus positif di Kota Hujan. “Tujuan kita supaya usaha kita bisa kembali bang­kit,” pungkas Yuno. (jpn/ryn/ feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published.