2022, Bantuan Keuangan dari Jabar ke Bogor Turun Drastis, Ini Kata Wakil Rakyat

by -
Anggota DPRD Jawa Barat Asep Wahyu Wijaya. (Ist)

METROPOLITAN.id – Bantuan keuangan yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat turun drastis di tahun 2022. Totalnya hanya Rp123,4 miliar dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp364 miliar.

Anggota DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya mengatakan, tahun 2021 Pemkab Bogor awalnya mendapat bantuan keuangan sebesar Rp364 miliar, meskipun =setelah terkena dampak efisiensi masih menyisakan beberapa proyek pembangunan dengan anggaran yang signifikan seperti bantuan untuk pembangunan RSUD Bogor Utara, pembangunan dua ruas jalan terdampak bencana di Cigudeg dan Sukajaya, revitalisasi Pasar Cisarua dan pembangunan alun-alun Cirimekar – Cibinong.

Namun, dalam Pergub Jabar Nomor 185 tertanggal 31 Desember 2022, Pemkab Bogor hanya mendapatkan bantuan sebesar Rp123,4 miliar

“Dari besaran bantuan keuangan tahun ini, kecuali untuk keperluan yang sifatnya normatif, nyaris tak ada bantuan keuangan untuk pembangunan fisik. Hanya ada dua kegiatan pembangunan fisik, yakni untuk pembangunan saluran irigasi dan jalan lingkungan di Kecamatan Tanjungsari yang total nilainya hanya Rp400 juta,” ujar lelaki yang karib disapa Kang Aw, Minggu (30/1).

Baca Juga  Kisruh Tes CPNS 2018

Legislator asal Kabupaten Bogor ini menjelaskan, bantuan keuangan terbesar diberikan untuk masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) BPJS sebesar Rp119,87 miliar. Selanjutnya untuk kesejahtraan para guru bantu di desa terpencil sekitar Rp2,48 miliar dan untuk kegiatan bulan bakti gotong royong serta Bhakti Siliwangi dan TNI Membangun Desa sebesar Rp635 juta.

Melihat bantuan yang berkurang sekitar sepertiganya itu, Kang AW melihat ada dua alasan. Pertama, turunnya asumsi potensi pendapatan asli daerah (PAD) Jabar pada 2022. APBD 2022 ini dibahas pada tahun 2021 yang kondisi perekonomiannya saat itu kembali mengalami kontraksi akibat munculnya varian delta. Sehingga, APBD 2021 pun terkena dampaknya dengan banyak pencoretan kegiatan sebagai bentuk efisiensi anggaran.

Baca Juga  Beroperasi Lagi, Angkot Ber-AC Pakai Bodyguard

“Beranjak dari pengalaman ruang fiskal pada tahun 2021 itulah maka pembahasan asumsi APBD 2022 dibahas dalam pertimbangan moderat yang cenderung pesimis. Istilahnya, mending bicara pahitnya dulu saja, ketimbang bicara manis terus berikan bantuan untuk bangun ini dan itu ternyata dicoret lagi dengan alasan efisiensi karena asumsi perhitungannya kembali meleset. Kira-kira begitu,” terang Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar ini.

Kedua, beban Pemprov Jabar untuk mengcover kebutuhan masyarakat penerima PBI BPJS meningkat dua kali lipat. Biasanya yang dicover hanya sekitar Rp50-an miliar, menjadi Rp119-an miliar saat ini.

“Kalau masih menggunakan perhitungan mengcover keperluan PBI BPJS dengan perhitungan ke belakang, Rp50-an miliar itu kan bisa saja digunakan untuk membangun yang lain. Jadi, sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, maka kewajiban Pemprov Jabar untuk menambah anggaran bagi masyarakat PBI BPJS menjadi prioritas,” ungkap Kang AW.

Baca Juga  Menang atau Terdepak

Meski demikian, Kang AW menilai Pemkab Bogor masih bisa tetap bersyukur dengan bantuan tersebut. Sebab jika bercermin pada kondisi sebelumnya, banyak bantuan datang namun penyerapannya dirasa kurang maksimal.

“Pemkab Bogor saya kira masih bisa tetap bersyukur atas apa yang telah diberikan sembari bercermin pada kondisi ke belakang. Betapa konyolnya kita saat bantuan banyak datang namun pengelolaan kita justru kurang maksimal,” tandasnya. (fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *