Dewan Sentil Wali Kota Soal BisKita

by -

METROPOLITAN – Peng­hentian sementara bus pro­gram Buy The Service (BTS) besutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, yakni Biskita Transpakuan, per 1 Januari 2022 menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Di antaranya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor yang mempertanyakan dasar penyetopan secara men­dadak bus yang di-launching awal November 2021 itu.

Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PDI Perjuangan, Atty Somaddikarya, angkat bicara merespons pernyataan Wali Kota Bogor, Bima Arya, ter­kait penyetopan sementara operasional Biskita Transpa­kuan ini. “Jangan kan wali kota yang kaget, saya sendiri sebagai anggota DPRD ikut kaget. Mungkin sebagian ma­syarakat Kota Bogor juga ikut kaget,” kata Ceu Atty, sapaan karibnya.

Baca Juga  Pemkot Bogor bakal Resmikan Dua Koridor Baru Biskita

Ia menilai wali Kota Bogor seharusnya memberikan per­nyataan berdasarkan bukti secara tertulis dari Kemente­rian Perhubungan (Kemenhub) melalui BPTJ yang dapat di­pertanggungjawabkan. “Wa­li kota jangan sekadar mene­rima informasi secara lisan, karena disetopnya Biskita memiliki dampak tergang­gunya sarana angkutan umum bagi masyarakat Kota Bogor untuk beraktivitas,” ujarnya.

Agar informasi akurat dan tidak terjadi simpang siur, ia bakal meminta unsur pimpi­nan DPRD Kota Bogor segera mengundang Wali Kota Bogor Bima Arya dan Direktur Pe­rusahaan Daerah Jasa Trans­portasi (PDJT) Kota Bogor Lies Permana Lestari untuk mem­beri penjelasan terkait pem­berhentian operasional Biski­ta Transpakuan secara men­dadak ini.

“Semoga rapat konsultasi dan konfirmasi atas persoalan ini segera diagendakan agar alasan dan kendala yang ter­jadi sebenarnya dapat dike­tahui. Selain itu, juga sebagai dasar keterbukaan informasi publik bagi masyarakat Kota Bogor,” tuturnya.

Baca Juga  Cerita Agus Terpilih Jadi Sopir Biskita Trans Pakuan, Dijanjikan Gaji UMR plus Tunjangan, Ingin Lebih Sejahtera

Sebelumnya, Wali Kota Bo­gor, Bima Arya, menyentil Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat lantaran memberhentikan operasional Biskita Transpakuan yang masuk dalam program Buy The Service (BTS) secara men­dadak per Sabtu (1/1).

Sebab, Bima Arya yang juga sekaligus ketua Asosiasi Pe­merintah Kota Seluruh Indo­nesia (Apeksi) ini menilai, pemberhentian program BTS secara mendadak di seluruh Indonesia itu telah merugikan konsumen, termasuk Pemkot Bogor. “Karena ini sangat mendadak, maka sangat meru­gikan konsumen termasuk pemkot,” kata Bima Arya, saat memberikan keterangan pers terkait operasional Biskita Transpakuan Bogor di Halte Cidangiang, Kecamatan Bogor Tengah, Minggu (2/1).

“Karena itu saya mewakili seluruh kota di Indonesia yang saat ini juga kaget dengan kebijakan yang sangat cepat dan tidak bisa diantisipasi. Kita memberikan catatan khusus agar Dirjen Perhu­bungan Darat memperbaiki proses perencanaan ini dan kami sangat menyesalkan mengapa ini terjadi secara mendadak,” sambungnya.(ryn/eka/py)

Baca Juga  Ini Perkiraan Tarif Biskita Trans Pakuan di Bogor

Leave a Reply

Your email address will not be published.