Dewan Sentil Wali Kota Soal BisKita

by -

METROPOLITAN – Peng­hentian sementara bus pro­gram Buy The Service (BTS) besutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, yakni Biskita Transpakuan, per 1 Januari 2022 menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Di antaranya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor yang mempertanyakan dasar penyetopan secara men­dadak bus yang di-launching awal November 2021 itu.

Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PDI Perjuangan, Atty Somaddikarya, angkat bicara merespons pernyataan Wali Kota Bogor, Bima Arya, ter­kait penyetopan sementara operasional Biskita Transpa­kuan ini. “Jangan kan wali kota yang kaget, saya sendiri sebagai anggota DPRD ikut kaget. Mungkin sebagian ma­syarakat Kota Bogor juga ikut kaget,” kata Ceu Atty, sapaan karibnya.

Baca Juga  Kepergok Congkel Rumah, Maling Diciduk Polisi

Ia menilai wali Kota Bogor seharusnya memberikan per­nyataan berdasarkan bukti secara tertulis dari Kemente­rian Perhubungan (Kemenhub) melalui BPTJ yang dapat di­pertanggungjawabkan. “Wa­li kota jangan sekadar mene­rima informasi secara lisan, karena disetopnya Biskita memiliki dampak tergang­gunya sarana angkutan umum bagi masyarakat Kota Bogor untuk beraktivitas,” ujarnya.

Agar informasi akurat dan tidak terjadi simpang siur, ia bakal meminta unsur pimpi­nan DPRD Kota Bogor segera mengundang Wali Kota Bogor Bima Arya dan Direktur Pe­rusahaan Daerah Jasa Trans­portasi (PDJT) Kota Bogor Lies Permana Lestari untuk mem­beri penjelasan terkait pem­berhentian operasional Biski­ta Transpakuan secara men­dadak ini.

“Semoga rapat konsultasi dan konfirmasi atas persoalan ini segera diagendakan agar alasan dan kendala yang ter­jadi sebenarnya dapat dike­tahui. Selain itu, juga sebagai dasar keterbukaan informasi publik bagi masyarakat Kota Bogor,” tuturnya.

Baca Juga  Tarif Biskita Masih Jadi PR

Sebelumnya, Wali Kota Bo­gor, Bima Arya, menyentil Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat lantaran memberhentikan operasional Biskita Transpakuan yang masuk dalam program Buy The Service (BTS) secara men­dadak per Sabtu (1/1).

Sebab, Bima Arya yang juga sekaligus ketua Asosiasi Pe­merintah Kota Seluruh Indo­nesia (Apeksi) ini menilai, pemberhentian program BTS secara mendadak di seluruh Indonesia itu telah merugikan konsumen, termasuk Pemkot Bogor. “Karena ini sangat mendadak, maka sangat meru­gikan konsumen termasuk pemkot,” kata Bima Arya, saat memberikan keterangan pers terkait operasional Biskita Transpakuan Bogor di Halte Cidangiang, Kecamatan Bogor Tengah, Minggu (2/1).

“Karena itu saya mewakili seluruh kota di Indonesia yang saat ini juga kaget dengan kebijakan yang sangat cepat dan tidak bisa diantisipasi. Kita memberikan catatan khusus agar Dirjen Perhu­bungan Darat memperbaiki proses perencanaan ini dan kami sangat menyesalkan mengapa ini terjadi secara mendadak,” sambungnya.(ryn/eka/py)

Baca Juga  Dirut PD PPJ nggak Ikut Seleksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *