Dikembalikan Ke Bapemperda, Raperda PDJT Kota Bogor Masih Mandek di Kejari

by -
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto saat ditemui awak media, Kamis (13/1/2022)

METROPOLITAN.id – Dibahas sejak tahun lalu, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan status Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) hingga kini belum juga disahkan dan diparipurnakan oleh DPRD Kota Bogor.

Menurut Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, raperda tersebut diputuskan untuk diluncurkan dan dilanjut pada pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) pada tahun 2022.

“Karena di Rapat Bamus (Badan Musyawarah, red) kita tunggu satu tahapan lagi. Diputuskan bahwa dilanjut di Bapemperda, mudah-mudahan diselesaikan di awal 2022,” katanya saat ditemui Metropolitan.id, Kamis (13/1/2022).

Ia menerangkan bahwa Bamus tidak menolak Raperda tersebut untuk segera diparipurnakan pasca selesai pembahasan di Panitia Khusus (Pansus).

Baca Juga  Fiks, Pemkot Bogor Nggak Perpanjang Operasional RS Lapangan

Namun, pada saat rapat Bamus yang merupakan ‘paripurna mini’, dewan berpendapat bahwa waktu itu masih ada satu tahapan lagi yang perlu dilewati. Yakni perlu adanya Legal Opinion (LO) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor.

“Sebetulnya bukan ditolak Bamus, tapi dewan waktu itu berpendapat mesti ada satu tahapan lagi yakni adanya LO dari Kejari Kota Bogor,” jelas Atang.

“Sebagai mana memang hasil konsultasi sebelumnya, dalam pansus pembahasan pembentukan perda terkait ini, Kejari meminta agar DPRD membuat tertulis (mengajukan LO). Itu sudah dilayangkan. Kita tinggal menunggu saja. Mudah-mudahan segera bisa keluar,” imbuhnya.

Ia pun berpendapat bahwa proses raperda ini tidak ada masalah berarti. Hanya saja perlu ada kehati-hatian dan bisa memastikan bahwa semua ‘on the track’ dan semuanya bisa sesuai dengan regulasi yang ada.

Baca Juga  Geger Pria Bogor Ditemukan Tak Bernyawa di Toko Fotokopi

“Sebenarnya sih, secara substantif sudah selesai semua. Jadi Bapemperda juga hanya dalam konteks untuk memantau dan akan follow up jika sudah menerima LO dari Kejari Kota Bogor. Setelah itu baru Bapemperda akan menyampaikan lagi di Bamus untuk di paripurnakan,” ujar politisi PKS itu.

Saat disinggung perlu tidaknya adanya kembali pansus terkait perubahan status PDJT, ia berpendapat hal itu tidak perlu. Alasannya, proses ini sudah selesai secara substansi dan saat ini tinggal memastikan semua proses sesuai jalannya dan regulasinya.

“Saya kira tidak (perlu ada pansus lagi), karena sebernanya tinggal selangkah lagi, hanya sekedar untuk memastikan semua proses dan semua pasal-pasal yang ada ‘on the track’ dan ‘on regulation’,” tandasnya.

Baca Juga  Serapan Anggaran Kota Bogor Masih Jeblok, SKPD Dideadline 10 Hari Maksimalkan Realisasi

“Jadi saya kira ini penting, karena Perumda Jasa Transportasi Pakuan perlu landasan hukum yang kuat agar bisa performanya lebih baik lagi,” pungkas Atang. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *