Gelar Jaringan 3T, Kominfo Pastikan tak Ada Wilayah Tertinggal

METROPOLITAN – Pembangunan infrastruktur telekomunikasi diketahui menjadi salah satu misi pe­merintahan Kabinet Indone­sia Maju agar tidak ada ma­syarakat yang tertinggal dalam mengakses layanan internet.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan, upaya pemera­taan layanan telekomunikasi itu salah satunya dilakukan dengan penggelaran Base Transceiver Station (BTS) 4G untuk melayani masyarakat di wilayah 3T (terdepan, ter­luar, dan tertinggal).

“Kita ingin agar equality da­lam layanan telekomunikasi di era transformasi digital, era disrupsi teknologi, era pan­demi dan postpandemi bagi masyarakat dapat terlayani dengan baik,” tegasnya, belum lama ini.

Johnny mengatakan, dalam proses penggelaran jaringan di wilayah 3T ini, diharapkan masyarakat memanfaatkan teknologinya dengan sebaik mungkin bagar tidak ada yang tertinggal.

“No one will be left behind, itu moto marinir Amerika. Di Indonesia pun demikian, moto dan misi kita adalah tidak ada yang tertinggal,” kata Johnny.

Kontrak Kerja Sama Peny­ediaan Layanan Seluler BTS di Wilayah 3T merupakan salah satu tahapan pelaks­anaan tugas Badan Layanan Umum (BLU) dari Badan Ak­sesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenko­minfo untuk membangun 9.113 BTS di wilayah 3T.

“Di saat yang bersamaan, kita juga secara tidak langsung ‘menugaskan’ seluruh opera­tor seluler untuk memastikan tidak ada desa dan kelurahan yang blankspot di wilayah non 3T, wilayah komersial seba­nyak 3.435 desa dan kelurahan atau total 12.548 desa dan kelurahan di Indonesia,” tu­turnya.

Johnny juga mengharapkan kehadiran infrastruktur digital dapat dimanfaatkan dengan baik.

“Membangun wilayah 3T tidaklah mudah, tantangan-tantangannya tidak saja tan­tangan geografis melewati gunung, bukit, ngarai, sungai, lembah, selat dan laut. Tetapi juga tantangan kultural di mana harus menyesuaikan dengan kebiasaan dan adat setempat, tantangan admi­nistratif birokrasi, baik itu lintas kementerian dan lem­baga maupun kerja bersama pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota bahkan sampai pemerintahan desa,” terangnya.

Selain itu, terdapat juga tan­tangan keamanan dan keter­tiban masyarakat atau Kamtib­mas di mana ancaman baik terhadap infrastruktur fisik maupun manpower yang ha­dir dan membangun di wi­layah tersebut.

Sebagai informasi , pembangunan infrastruktur digital di seluruh wilayah 3T di Indonesia yang dibangun oleh Bakti Kementerian Ko­minfo dibagi dalam dua ka­tegori. Untuk kategori pertama, Menkominfo menyatakan pembangunan mencakup 1.209 BTS yang dibangun melalui skema Universal Service Obli­gation.

Untuk kategori kedua yakni 7.904 adalah yang menjadi objek yang baru ditandatan­gani kerjasama layanannya bagi masyarakat, yang dilaks­anakan saat ini oleh dua ope­rator seluler Telkomsel dan XL Axiata melalui blended financing antara Universal Service Obligation, dukungan fiskal rupiah murni dan Pe­nerimaan Negara Bukan Pajak sektor Kominfo. (jp/feb/run)