Gelar Peningkatan Kapasitas Pemdes dan BPD se-Tajurhalang, Camat Fikri Gaet Kejaksaan dan PWI Bahas Korupsi dan Keterbukaan Publik

by -

Camat Tajurhalang, Kabupaten Bogor, mengundang Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor H Subagyo dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor Juanda. Keduanya diminta mengisi kegiatan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Tajurhalang.

KEGIATAN tersebut diha­diri kepala sesa, sekretaris desa (sekdes), BPD, dan staf desa se-Kecamatan Tajurha­lang. Ada dua materi yang disampaikan, di antaranya tentang kode etik jurnalis dan berkaitan informasi publik.

“Jadi hari ini kita ada kegia­tan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa dan BPD se-Kecamatan Tajurhalang. Ada dua materi yang dibawa­kan. Pertama, keterkaitan informasi publik dan kode etik jurnalis,” kata Camat Tajurha­lang Fikri Ikhsani.

Baca Juga  PWI Berikan Penghargaan bagi Relawan Sosial di Bogor

Ia menuturkan, kegiatan ka­pasitas ini sengaja menurunkan narasumber yang kompoten, baik dari PWI hingga dari Ke­jari Kabupaten Bogor. Kedua­nya bisa hadir memberikan materi langsung kepada Pe­merintahan Desa (Pemdes) dan BPD se-Kecamatan Tajurhalang.

“Namun dari kejaksaan mem­berikan materi terkait pence­gahan penyalahgunaan keru­gian negara, khususnya pe­merintahan desa di Kecama­tan Tajurhalang. Narasumber tersebut diwakili kasi intel kejaksaan,” tutur Fikri.

Fikri menyebut dua materi itu sangat berkaitan satu sama lain. Sebab, dua materi ini urgensinya tinggi untuk dibe­rikan kepada pemerintah desa. Selain itu, bagian dari edukasi dan sosialisasi juga, pencerahan bagi pemerintahan desa dan Keterbukaan Infor­masi Publik (KIP) serta kode etik jurnalis.

“Termasuk tadi terkait pen­cegahan korupsi di lingkup desa. Dua materi ini sangat urgen, dan alhamdulillah seluruh kepala desa hadir serta para seluruh ketua BPD se-Kecamatan Tajurhalang juga hadir,” terang Kang Fikri.

Baca Juga  PHRI Kota Bogor Jalin Sinergitas Bareng Wartawan

Ia berharap ke depan tidak ada lagi persoalan di desa yang signifikan. Signifikan itu dalam arti penyalahgunaan, termasuk terkait keterbukaan informa­si publik. (mul/c/els/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published.