KPK Usut Arahan Rahmat Effendi Soal Proyek

by -

METROPOLITAN – Tim Penyidik Komisi Pemberanta­san Korupsi (KPK) mengusut arahan Wali Kota Bekasi, Rah­mat Effendi, untuk menentu­kan proyek-proyek tertentu yang anggarannya dikelola Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Hal tersebut dikonfirmasi usai Tim Penyidik KPK memeriksa Sekretaris Daerah Pemkot Be­kasi Reny Hendrawati; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Tita Listia; Camat Rawalumbu Makhfud Syaifudin; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Giyarto; Kabid Pertanahan Disperkimtan Kota Bekasi Heryanto; Kepala BPBD Nur­cholis dan ajudan Wali Kota Bekasi Andi Kristanto.

”Para saksi hadir dan dikon­firmasi, antara lain masih ter­kait dugaan adanya arahan dan perintah tersangka RE untuk menentukan proyek-proyek tertentu yang anggarannya dikelola Pemkot Bekasi,” ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya, kema­rin.

Baca Juga  Giliran Kepala Bappenda Bogor hingga Wadir RSUD Ciawi Digarap KPK

Tim Penyidik KPK pun me­nelisik adanya aliran uang yang diterima Rahmat Effendi alias Pepen dari potongan dana beberapa pegawai Pemkot Bekasi ”Selain itu, didalami mengenai adanya dugaan ali­ran sejumlah uang yang dinik­mati tersangka RE dan pihak terkait dari potongan dana beberapa pegawai,” ucap Ali.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (RE) dan delapan lainnya sebagai tersangka dugaan suap ter­kait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi. Kedelapan orang itu adalah sebagai pem­beri yakni Direktur PT MAM Energindo Ali Amril (AA), swasta Lai Bui Min alias Anen (LBM), Direktur PT Kota Bin­tang Rayatri dan PT Hanaveri Sentosa Suryadi (SY) dan Ca­mat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS).

Baca Juga  Tolak Jadi PNS, 3 Pegawai KPK Mundur

Sedangkan sebagai penerima yakni Sekretaris Dinas Pena­naman Modal dan PTSP Kota Bekasi M Bunyamin (MB), Mulyadi alias Bayong Lurah Kati Sari, Camat Jatisampurna Wahyudin (WY) dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL).

Rahmat Effendi diduga me­netapkan lokasi pada tanah milik swasta dan intervensi dengan memilih langsung pi­hak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek peng­adaan dimaksud serta me­minta tidak memutus kontrak pekerjaan. Proyek-proyek tersebut antara lain pembeba­san lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar, pembebasan lahan Pol­der 202 senilai Rp25,8 miliar, pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar dan melanjutkan proyek pembangu­nan gedung teknis bersama senilai Rp15 miliar.

Sebagai bentuk komitmen, Rahmat Effendi diduga me­minta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi Pemkot Bekasi, di antara­nya dengan menggunakan sebutan untuk “sumbangan masjid”. Selanjutnya, pihak swasta yang terlibat menyera­hkan sejumlah uang melalui perantara orang-orang keper­cayaan Rahmat Effendi, yaitu Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi Jum­hana Lutfi (JL) yang menerima uang sejumlah Rp4 miliar dari swasta Lai Bui Min alias Anen (LBM).

Baca Juga  KPK Tangkap Bupati Cirebon

Lalu, Camat Jatisampurna Wahyudin (WY) yang mene­rima uang sejumlah Rp3 mi­liar dari Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS). Juga mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid di bawah yayasan milik keluarga Rahmat Effendi sejumlah Rp100 juta dari Direktur PT Kota Bintang Rayatri dan PT Hanaveri Sen­tosa, Suryadi (SY). (oz/tob/suf/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.