Pemda Dilarang Hambat PTM

by -

METROPOLITAN – Pemerin­tah tancap gas dalam menge­jar ketertinggalan anak di bidang pendidikan. Karena itu, pemerintah daerah (pem­da) sudah diwanti-wanti un­tuk tidak menambah syarat dalam aturan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendi­dikan Menengah (PAUD Dik­dasmen) Kementerian Pendi­dikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudri­stek), Jumeri, mengungkapkan, dalam Surat Keputusan Ber­sama (SKB) Empat Menteri sudah disampaikan secara jelas aturan tentang PTM ter­batas ini. Sekolah di wilayah dengan status PPKM Level 1–3 wajib menyelenggarakan PTM Terbatas.

Saat ini, jelas Jumeri, hampir semua wilayah di Indonesia berstatus Level 1– 3. Artinya, semua wajib PTM. Karena itu, pemda tidak boleh melarang PTM Terbatas bagi sekolah yang memenuhi kriteria.

”Pemda juga tidak boleh menambah kriteria menjadi lebih berat lagi. Menambah-nambah ketentuan agar ter­hambat PTM-nya,” tegasnya dalam webinar Penyesuaian Kebijakan Pelaksanaan PTM Terbatas 2022, Senin (3/1).

Dia menuturkan, mulai se­mester kedua ini semua siswa wajib mengikuti PTM Terba­tas. Tidak ada lagi dispensasi seperti tahun lalu ketika ma­sih ada pilihan untuk belajar dari rumah atau sekolah, kecuali dalam keadaan ter­tentu. Pada hari pertama se­kolah kemarin, 99 persen satuan pendidikan sudah bisa mengadakan PTM Ter­batas. Dari jumlah tersebut, sekitar 59 persen atau 264.704 sekolah sudah melakukan PTM 100 persen atau dengan ka­pasitas penuh.

Baca Juga  1.509 Sekolah di DKI Gelar PTM Hari Ini

Jumeri tidak memerinci se­kolah di daerah mana saja yang sudah menerapkan kebijakan kuota PTM 100 persen. Namun, dia memastikan penerapannya sesuai aturan yang disyaratkan dalam SKB Empat Menteri terbaru. Yakni, berada di wi­layah PPKM Level 1 dan 2. Kemudian lebih dari sekitar 80 persen Pendidik dan Te­naga Kependidikan (PTK) sudah divaksin lengkap dan 50 persen lainnya telah menda­pat vaksin Covid-19 dosis ke­dua. ”Ada 264.704 satuan pen­didikan, meliputi lebih dari 33 juta siswa,” ujarnya.

Lalu, sekitar 20 persen atau 90.052 satuan pendidikan ma­sih harus melakukan PTM dengan kapasitas 50 persen dalam durasi maksimal enam jam. Yaitu, sekolah di wilayah PPKM Level 1 atau 2, tetapi capaian vaksinasi dosis kedua PTK baru 50–79 persen dan vaksinasi lansia 40–50 persen. Setidaknya ada 10.577.980 peserta didik yang menjalani PTM secara bergantian ini.

Baca Juga  Dinkes Sosialisasi Penyakit Tidak Menular ke 41 UPT

Ada pula 2.311.577 peserta didik di 34.098 sekolah yang bakal mengikuti PTM Terba­tas dengan durasi maksimal empat jam dan bergantian dengan kapasitas 50 persen. Sebab, meski berada di wi­layah PPKM level 1 dan 2, capaian vaksinasi Covid-19 dosis lengkap PTK-nya masih di bawah 50 persen.

Begitu pula capaian vaksi­nasi dosis kedua untuk lansia. Sekolah di wilayah PPKM level 3 yang capaian vaksi­nasi dosis lengkap PTK lebih dari 40 persen dan cakupan dosis kedua bagi lansianya 10 persen bisa melakukan PTM 50 persen dengan durasi mak­simal 4 jam. ”Ini mencakup 25.993 satuan pendidikan atau 6 persen, mengasuh 2.631.943 peserta didik,” jelasnya.

Terakhir, daerah di wilayah PPKM level 4 wajib menyel­enggarakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara penuh. Men­urut Jumeri, ada 4.418 sekolah dan 251.125 peserta didik yang masih harus mengikuti PJJ.

Baca Juga  99 Persen Sekolah di Indonesia Bisa Gelar PTM

Pihaknya akan terus menga­wasi jalannya PTM di semua sekolah. Dia juga mengulti­matum bahwa yang ketahuan melanggar protokol kesehatan bakal dijatuhi sanksi tegas. ”Sanksi administratif dan di­bina satgas Covid-19 setempat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Ke­menterian Dalam Negeri (Kemendagri), Sugeng Hari­yono, meminta pemda tidak mempersulit sekolah yang ingin melaksanakan PTM Terbatas. Pemda tidak boleh menambah syarat di luar ke­tentuan dalam SKB Empat Menteri yang sudah ada. Se­bab, PTM Terbatas ini sudah sangat dibutuhkan anak-anak untuk mengejar ketertingga­lan. ”Kalau bisa dibilang, PJJ baik, tapi lebih banyak mu­daratnya,” ungkapnya.

Selain itu, dia juga mendorong pemda mengalokasikan APBD untuk mendukung PTM Ter­batas yang aman pada masa pandemi Covid-19. Pemda wajib mengawasi pelaksanaan PTM Terbatas ini. ”Pemda pun wajib menutup kembali pem­belajaran tatap muka dan melaksanakan pembelajaran dari rumah bila ditemukan kasus penularan Covid-19 di satuan pendidikan,” tegasnya. (jp/feb/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *