Pemerintah Janjikan Minyak Goreng Murah, Dibanderol Rp14 Ribu per Liter

by -

METROPOLITAN – Tingginya harga minyak goreng membuat banyak masyarakat men­jerit. Menjawab persoalan itu, pemerintah berjanji akan menyediakan minyak goreng murah.

Rencananya, pemerintah akan menyalurkan minyak goreng untuk masyarakat agar harga di pasaran kembali stabil. Hal tersebut sesuai perintah Pre­siden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mengembalikan harga minyak goreng agar dapat ter­jangkau masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Har­tarto mengatakan, pemerin­tah akan menyebar minyak goreng murah ke seluruh wilayah Indonesia dengan harga Rp14.000 per liter.

“Harga Rp14.000 per liter di tingkat konsumen yang ber­laku di seluruh Indonesia,” kata Airlangga dalam konfe­rensi pers secara virtual, Rabu (5/1).

Airlangga mengungkapkan, minyak goreng murah yang akan disalurkan dalam enam bulan ke depan dengan pa­sokan sebanyak 1,2 miliar liter. Program tersebut akan dievaluasi di Mei mendatang, bahkan dapat kemungkinan akan diperpanjang.

Baca Juga  Stok Minyak Goreng di Gunungsindur Diklaim Aman

“Volume selama enam bulan adalah 1,2 miliar liter dan dibutuhkan anggaran untuk menutup selisih harga ditam­bah dengan PPN itu sebesar Rp3,6 triliun,” tuturnya.

Airlangga menjelaskan, da­lam penyaluran program tersebut pihaknya akan me­libatkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang akan melakukan pembayaran dan dapat menunjuk surveyor serta menyetujui perubahan postur anggaran.

“Komite pengarah memu­tuskan BPDPKS menyediakan dan melakukan pembayaran sebesar Rp3,6 triliun,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, pemerintah memastikan stok minyak goreng tetap tersedia secara nasional dengan har­ga terjangkau. Kementerian Perdagangan (Kemendag) pun telah ditugaskan untuk me­nyiapkan regulasi terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng. Sementara Kementerian Keuangan (Ke­menkeu) menyiapkan tata cara pemungutan dan setoran PPN atas selisih harga.

Baca Juga  Demo BEM SI di Jakarta, Mahasiswa Mulai Berdatangan

“Ini adalah adopsi peraturan Ditjen Pajak dan dukungan lembaga lain termasuk Ke­menterian Perindustrian,” terangnya. (jp/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published.