Pemkab Bogor bakal Bangun Sekolah Inklusi di Seluruh Kecamatan

by -

METROPOLITAN – Pemerin­tah Kabupaten (Pemkab) Bogor bertekad membangun sekolah inklusi demi keseta­raan pendidikan yang ramah disabilitas. Melalui Karsa Bo­gor Cerdas dalam program Pancakarsa, pemkab ingin semua merasakan hak yang sama tanpa terkecuali.

”Meningkatkan pelayanan pendidikan merupakan salah satu upaya kami. Tidak hanya sekolah negeri, tetapi sekolah swasta, madrasah, pondok pesantren, termasuk sekolah inklusi. Semua rata,” kata Bu­pati Bogor Ade Yasin, Kamis (20/1).

Masuk program prioritas yang dituangkan pada Ren­cana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018–2023, Pemkab Bogor melalui Karsa Bogor Cerdas menargetkan pembangunan sekolah inklusi di 40 kecama­tan yang ada di Kabupaten Bogor.

Ade Yasin mengatakan, hal tersebut telah didukung pro­gram yang dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor lewat penyelenggaraan dan peningkatan program pendi­dikan inklusif di semua jenjang pendidikan. Dimana siswa disabilitas atau anak berke­butuhan khusus diikutserta­kan dalam pembelajaran di sekolah-sekolah formal.

”Ya mudah-mudahan di 40 kecamatan kita bisa bangun sekolah inklusi ini. Karena semua harus rata merasakan,” jelasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupa­ten Bogor pada 2019, terdapat 7.358 penyandang disabilitas dan 1.025 adalah anak-anak. Sementara berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) pada 2021 sebanyak 3.462 disabi­litas dan 373 anak-anak.

”Sementara update data Kemendikbud saat ini sudah ada enam SLB di Kabupaten Bogor. Ini sangat terbatas se­betulnya dengan jumlah pen­duduk yang besar. Saya kira sangat kurang dengan enam SLB. Tapi dalam pelaksanaan­nya, Disdik sudah banyak melakukan pembinaan, so­sialisasi hingga pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan tentang pene­rapan program inklusif,” tutur Ade Yasin.

Di sisi lain, dalam program Bogor Cerdas, ada beberapa kebutuhan yang dipenuhi Pemkab Bogor. Seperti pe­ralatan sekolah bagi warga kurang mampu, insentif untuk guru agama, juga memberikan program mengurus perizinan bagi ponpes dan madrasah yang belum berizin. ”Mereka harus berizin. Ketika sudah berizin, jika ada akses ban­tuan dari pemerintah, me­reka juga bisa mendapatkan,” ungkapnya. (mam/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published.