Polemik Minol hingga Holywings di Kota Bogor, Ceu Atty: Pemkot Jangan Tebang Pilih Tegakkan Aturan

by -

METROPOLITAN – Po­lemik rencana kebera­daan Tempat Hiburan Malam (Holywings) di kawasan Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, membuat anggota DPRD Kota Bo­gor Atty So­maddikarya angkat bicara. Terlebih di beberapa kota lain, Holywings disebut menyajikan minuman keras (miras) atau minuman beralkohol (minol) hingga menampilkan DJ.

Politisi yang akrab disapa Ceu Atty itu mengapresiasi langkah Wali Kota Bogor Bima Arya dalam melakukan in­speksi mendadak (sidak) ke restoran dan kafe demi ter­ciptanya Kota Bogor yang ramah keluarga. “Saya apre­siasi langkah untuk sidaknya, dengan tujuan yang baik agar tercipta Kota Bogor yang ramah keluarga,” tuturnya.

Namun, legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menyayangkan kejanggalan saat wali kota Bogor melakukan sidak ke lokasi yang belum berope­rasi dan masih dalam proses pembangunan.

Ia menilai ini menjadi ‘gaya’ baru wali kota sebagai anti­sipasi adanya pelanggaran, sangat baik dilakukan dan bisa dilakukan pada semua objek pembangunan yang sudah mendapatkan izin jika terindikasi kuat melanggar peruntukannya.

Baca Juga  Paksa Pemkot Bogor Pelototi Pembangunan Holywings, Ketua DPRD: Jangan Sampai Seperti di Kota Lain

“Akan tetapi, alangkah baiknya sidak dilakukan ke lokasi yang sudah berope­rasi yang tidak memiliki izin atau izinnya sudah tidak ber­laku untuk diberikan teguran, sekaligus diarahkan agar ter­tib secara administrasi yang diamanahkan berdasarkan regulasi,” kata Atty.

Jika tahapan itu sudah dila­kukan, teguran sudah dilay­angkan dan arahan tidak di­gubris atau diabaikan, sam­bung Atty, wali kota sebaiknya memberikan tindakan secara tegas dan terukur berdasarkan aturan yang berlaku. Sanksi terberat, yakni mencabut izin­nya di Kota Bogor.

Anggota DPRD Kota Bogor ini berpesan langkah ini harus berlaku bagi siapa pun. “Jangan sampai ada opini bahwa wali kota tebang pilih dalam menegakkan aturan,” tegasnya.

Atty pun yakin di Kota Bogor masih banyak tempat yang menjual minol tanpa mengan­tongi izin atau izin yang sudah kedaluwarsa. Aturan yang ditegakkan ini harus berda­sarkan payung hukum yang berlaku, yakni mengacu Per­wali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pe­nertiban Minuman Beralkohol di Kota Bogor.

Baca Juga  Berapa sih Gaji Karyawan Holywings yang Terancam Nganggur Pasca Ditutup Pemerintah? Intip Disini

“Sebab, Perwali Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pengen­dalian dan Pengawasan ter­hadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol, kalau tidak salah belum dicabut atau dinyatakan tidak berlaku. Ini perlu regulasi yang jelas, bu­kan yang abu- abu,” jelasnya.

Ia berharap Pemkot Bogor dapat memberi informasi agar diketahui masyarakat terkait nama lokasi restoran dan kafe serta THM di Kota Bogor yang sudah memiliki izin ope­rasi penjualan minuman be­ralkohol sesuai aturan yang berlaku.

“Nantinya yang sudah menda­pat izin atas penjualan minol berdasarkan kelasnya ini akan menjadi jawaban, berapa kon­tribusi pajak yang diberikan setiap bulan untuk (PAD) Kota Bogor. Kalau sudah mendapat izin menjual minol, tapi tidak taat bayar pajak, saya sarankan dicabut izin penjua­lan minolnya,” tegas Atty.

Untuk mengantisipasi ‘jera’-nya pengusaha ke Kota Bogor karena perizinan yang ‘abu-abu’, tambah Atty, Pemkot Bogor harus memastikan aturan main bagi calon inves­tor yang hendak berinvestasi.

Baca Juga  Wali Kota Tak Beri Izin Holywings Jual Miras Di Atas 5 Persen, MUI Tolak Holywings Beroperasi

Ia berharap tidak berdampak di kemudian hari, selama tidak menabrak regulasi dan me­nambah PAD, sebaiknya para investor dilindungi. Ter­lebih, mereka dapat mencip­takan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Harapan saya, lebih penting lagi janganlah diulang keja­dian yang sama ketika izin sudah keluar lalu diributkan di akhir dan yang lebih ekst­rem lagi dibekukan,” imbuh­nya.

Namun jika tidak butuh lagi PAD dari pajak minol dan THM, tinggal buat kebijakan yang tegas dan tidak melang­gar regulasi di atasnya. Mis­alnya, buat saja larangan penjualan minol di resto, kafe dan seluruh THM.

Di sisi lain, sambung Atty, wali kota harus konsisten pasca mengeluarkan izin tem­pat usaha. “Jika izin satu usaha sudah keluar harus mendapat kepastian hukum agar investor tidak lari. Seba­liknya, jika investor sudah mendapat izin dan tidak bisa diajak kerja sama dan ter­bukti melanggar peruntukan­nya, pemkot jangan segan-segan melakukan tindakan dan memberikan sanksi,” pungkasnya. (ryn/eka/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.