Raperda PDJT Kota Bogor Masih Mandek di Kejari

by -

METROPOLITAN – Dibahas sejak tahun lalu, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan status Perusa­haan Daerah Jasa Transpor­tasi (PDJT) Kota Bogor men­jadi Perusahaan Umum Dae­rah (Perumda) hingga kini belum juga disahkan dan diparipurnakan DPRD Kota Bogor.

Menurut Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, ra­perda tersebut diputuskan untuk diluncurkan dan dila­njut pada pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) pada 2022. “Karena di Rapat Bamus (Badan Musyawarah, red) kita tunggu satu tahapan lagi. Diputuskan bahwa dilanjut di Bapemperda, mudah-mudahan diselesaikan awal 2022,” katanya saat ditemui Metropolitan, Kamis (13/1). ­

Ia menerangkan, Bamus tidak menolak Raperda ter­sebut untuk segera dipari­purnakan pasca selesai pem­bahasan di Panitia Khusus (Pansus). Namun saat rapat Bamus yang merupakan ‘pa­ripurna mini’, dewan berpenda­pat bahwa waktu itu masih ada satu tahapan lagi yang perlu dilewati. Yakni, perlu adanya Legal Opinion (LO) dari Kejaksaan Negeri (Ke­jari) Kota Bogor.

Baca Juga  Pemkot Harus Tiru Transjakarta

“Sebetulnya bukan ditolak Bamus, tapi dewan waktu itu berpendapat mesti ada satu tahapan lagi yakni adanya LO dari Kejari Kota Bogor,” jelas Atang. “Sebagaimana memang hasil konsultasi sebelumnya, dalam pansus pembahasan pembentukan perda terkait ini, Kejari meminta DPRD membuat tertulis (mengaju­kan LO). Itu sudah dilayang­kan. Kita tinggal menunggu. Mudah-mudahan bisa se­gera keluar,” bebernya.

Ia menilai proses raperda ini tidak ada masalah berarti. Hanya saja perlu ada kehati-hatian dan bisa memastikan bahwa semua ‘on the track’ dan semuanya bisa sesuai regulasi yang ada.

“Sebenarnya sih, secara sub­stantif sudah selesai semua. Jadi Bapemperda hanya dalam konteks untuk memantau dan akan follow up jika sudah menerima LO dari Kejari Kota Bogor. Setelah itu baru Bapemperda akan menyam­paikan lagi di Bamus untuk diparipurnakan,” ujar politisi PKS itu.

Baca Juga  Mati Suri sang Bus Kota

Saat disinggung perlu ti­daknya adanya kembali pan­sus terkait perubahan status PDJT, ia berpendapat hal itu tidak perlu. Alasannya, proses ini sudah selesai secara sub­stansi dan saat ini tinggal memastikan semua proses sesuai jalannya dan regulasi­nya.

“Saya kira tidak (perlu ada pansus lagi), karena sebenar­nya tinggal selangkah lagi, sekedar memastikan semua proses dan semua pasal-pasal yang ada ‘on the track’ dan ‘on regulation’,” ujarnya. “Jadi, saya kira ini penting, karena Perumda Jasa Transportasi Pakuan perlu landasan hukum yang kuat agar performanya lebih baik lagi,” sambungnya. (ryn/eka/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.