Sandes di Cariu Bermasalah, Anggota DPR Ini Ingatkan Ada KPK

by -

METROPOLITAN – Program Sanitasi Desa (Sandes) di Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, senilai Rp500 juta untuk 38 penerima yang diduga bermasalah, menjadi sorotan anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi.

Ia menyebut program San­des itu merupakan program aspirasi yang diajukannya untuk warga di daerah pemi­lihannya (dapil). Mendengar adanya dugaan penyimpangan pembangunan, ia sangat mi­ris sekali jika ada temuan-temuan yang seharusnya tidak terjadi. Apalagi ini merupakan program untuk warga yang memang sangat membutuh­kan.

”Saya berterima kasih untuk informasinya terkait adanya temuan seperti ini. Pastinya ini akan menjadi kajian-kajian saya ke depannya. Apalagi jika sampai ada pemotongan berbentuk persentase,” kata­nya, kemarin.

Anggota legislatif (aleg) Par­tai Gerindra itu mengaku ha­nya memberikan surat peng­antar untuk desa yang ingin mengajukan bantuan melalui program aspirasinya. Kemu­dian desa berkomunikasi langsung dengan balai yang ditunjuk Kementerian PUPR untuk mengkroscek sebelum melakukan realisasi.

Baca Juga  Kasus e-KTP dan Kekhawatiran KPK Akan Guncangan Politik

”Dari program yang sudah-sudah, saya hanya menda­patkan amplop surat ucapan terima kasih dari instansi dan pihak yang saya ajukan mel­alui program aspirasi saya. Dan dengan adanya infor­masi ini maka akan jadi kajian saya ke depannya dalam me­nyalurkan anggaran aspirasi,” papar anggota Badan Ang­garan DPR RI itu kepada Met­ropolitan.

Mulyadi mengimbau kepada siapa pun yang mendapatkan bantuan melalui aspirasinya, jangan diberikan apa pun ke­pada siapa pun yang menga­tasnamakan dirinya. Apalagi sampai ada nominal persen­tase yang nantinya berakibat buruk pada kualitas program dan dirinya sebagai anggota DPR RI.

”Jangan sampai program yang saya beri untuk masy­arakat justru merugikan diri saya sendiri. Saya pun berpe­san, hati-hati dalam peng­gunaan anggaran ini. Karena ini merupakan anggaran dari APBN yang sudah pasti bersinggungan langsung dengan KPK. Jangan sampai ada temuan jika tidak ingin diaudit. Apalagi sampai ada penyimpangan-penyim­pangan,” katanya.

Baca Juga  KPK Dalami Oknum Lain yang Diduga Menerima Uang

Sebelumnya, proyek Sandes di Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, di­keluhkan para penerima man­faat. Sebab, bahan bangunan dan atap tidak menggunakan anggaran dari program Sandes itu sendiri.

”Kalau atap itu memang bangunan lama. Dari dinding temboknya pun pakai bata saya. Dindingnya masih nem­pel ke rumah yang lama. Jadi tidak semua dindingnya di­buat baru,” ujar Mak Ijah, salah seorang penerima ban­tuan.

Terpisah, Kepala Desa (Ka­des) Cariu Ahmad Suryadi mengatakan, pengerjaan San­des dilakukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Jika ada hal lain tentang spek, bisa jadi subsidi silang atau mungkin ada peralihan lain dari barang atau material supaya dapat menutupi kebutuhan yang lain. ”Masalah spek, silakan tanyakan kepada TPK,” kata­nya. (jis/els/run)

Baca Juga  Tjahjo Kumolo Sangat sedih Sedih Kalau Harus Sampaikan ke Jokowi Ada Kepala Daerah Terkena OTT KPK

Leave a Reply

Your email address will not be published.