Tempat Pengolahan Sampah tak Masuk RDTR Rumpin

by -

METROPOLITAN – Masy­arakat dan Himpunan Maha­siswa Rumpin (HMR) sudah menggelar rapat audiensi atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pe­muda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor, yang diha­diri pimpinan Dewan Perwa­kilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, belum lama ini.

Dalam rapat tersebut, mem­bahas penolakan warga Desa Rumpin dan Kampungsawah soal rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis mo­dern.

Menanggapi hal itu, Direk­tur Lembaga Pemerhati Ke­bijakan Pemerintah (LPKP) Kabupaten Bogor, Rahmatul­lah, menyepakati dengan adanya lahan tidur bisa di­manfaatkan Pemerintah Ka­bupaten (Pemkab) Bogor untuk masyarakat. Namun, yang disepakati lahan tersebut dibangun sirkuit bertaraf na­sional karena banyak poten­si-potensi muda yang ber­prestasi yang belum tersalur­kan.

Lelaki yang kerap disapa Along itu menilai pemerintah harusnya memfasilitasi peng­embangan minat dan bakat pemuda dengan membangun sirkuit. Apalagi, pembangunan sirkuit sudah sudah jelas ba­nyak diapresiasi ketimbang TPST.

Baca Juga  Camat Minta Kades Jangan Main-main dengan DD

“Artinya kalau pemerintah memberikan kebijakan yang tepat sesuai kebutuhan, jelas diapresiasi. Kalau membuat TPST, pasti banyak mudarat­nya. Apalagi dalam pengola­hannya masih sangat jauh. Masyarakat akan menolak,” ujar Along.

Terpisah, pengamat tata kelola kota dari Universitas Pakuan, Budi Arief, menilai sebelum membangun harus dikroscek dulu usulan Ren­cana Tata Ruang (RTR). Sebab, tata ruang tersebut diperdakan. Kemudian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Ren­cana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan (RTBL). ”Kuncinya di RTR, kalau RTBL lebih detail lagi,” jelas Budi Arif.

Menurutnya, Pemkab Bogor harusnya mengecek apakah TPST atau sirkuit sudah dip­lot di lahan Pemkab Bogor. Mana yang terlebih dahulu, karena di situlah aspek legal­nya.

Baca Juga  JAMBU KRISTAL JADI IKON DESA BANTARSARI

“Namun apakah TPST yang akan dibangun di sana sudah dilakukan sosialisasi dengan masyarakat, begitu juga sir­kuit. Harusnya dikroscek, karena RDTR itu membutu­hkan masyarakat untuk me­nyosialisasikan,” kata Budi Arif.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bogor Daen Nuh­diana menambahkan, peno­lakan warga terkait TPST ini sudah dibahas bersama dinas terkait.

“Hasil audiensi dengan ke­tua DPRD menyepakati kelu­han masyarakat kalau di­bangun TPST. Bahkan, ketua DPRD menyarankan agar DLH mencari lahan lain, karena lahan tersebut sudah diusul­kan untuk membuat road care. Bahkan dalam RDTR juga tidak ada soal rencana pembuatan TPST,” pungkas­nya. (mul/c/els/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *