Bikin Nilai Puitang Kota Bogor Tembus Rp400 Miliar, Jutaan Objek Pajak Nunggak PBB

by -

Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) gencar melakukan tindakan pemasangan plang peringatan terhadap rumah-rumah mewah yang menunggak Pajak Bumi Bangunan (PBB).

HAL itu bukan tanpa alasan. Sebab, catatan piutang PBB Kota Bogor jumlahnya cukup fantastis. Hingga akhir 2021 nilainya tembus di angka Rp400 miliar. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian pada Bapenda Kota Bogor, Anang Yusuf.

“Untuk piutang PBB jum­lahnya Rp400.059.919.443. Kalau piutang hitungannya itu per 31 Desember 2021,” katanya kepada Metropolitan, Kamis (3/1). Menurutnya, jumlah tersebut merupakan tunggakan pajak dari 2.062.308 objek pajak se-Kota Bogor. “Jadi, jumlah Rp400 miliar puitang itu dari jumlah objek pajak sebanyak 2 jutaan objek pajak di Kota Bogor,” jelas Anang.

Baca Juga  Mengapa China dan Rusia Halangi Upaya PBB Selidiki Kekerasan atas Rohingya?

Sementara itu, Kepala Ba­penda Kota Bogor, Deni Hen­dana, mengungkapkan, se­cara total angka piutang sam­pai 31 Desember 2021 sudah berkurang. Tapi memasuki 2022, jumlah itu bertambah lagi karena dari tambahan ketetapan 2021 yang menjadi piutang pada 2022.

Selain itu, ia pernah meny­inggung soal punishment bahwa beberapa tahun bela­kangan ini pihaknya sudah bekerja sama dengan Ke­jaksaan Negeri (Kejari) untuk proses pemanggilan. Namun tidak semua yang dipanggil Kejari memenuhi kewajiban, masih menunggak atau bah­kan tidak hadir memenuhi panggilan.

Ia juga membenarkan bahwa saat ini belum ada pranata hukum/juru sita dan aturan penagihan pajak dengan su­rat paksa. Saat ini draft pe­tunjuk teknis (juknis) sudah masuk ke bagian hukum, juknis tentang penagihan pa­jak mengacu pada ketentuan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak.

Baca Juga  Ada Kebijakan Penghapusan Denda Realisasi Setoran PBB Di Kota Bogor, Omzet Tembus Rp150 Miliar

“Dasar hukumnya undang-undang yang mengatur pena­gihan pajak dengan surat paksa, juknisnya peraturan wali kotanya mengacu pada keputusan Peraturan Men­teri Keuangan dan peraturan Dirjen Pajak terkait penagihan pajak dengan surat paksa. Karena tanpa ada aturan itu, tanpa ditunjuk juru sita, ma­ka law enforcement hanya sampai taraf imbauan,” ujar­nya.

Sebelumnya, Bapenda Kota Bogor menindak tegas wajib pajak membandel dengan memasang papan teguran bertuliskan ‘Pemilik Objek Pajak Ini Menunggak Pajak Daerah’ di sejumlah rumah mewah se-Kota Bogor yang belum melunasi kewajibannya membayar pajak.

Kegiatan itu dilakukan ter­hadap wajib pajak yang belum membayar PBB-P2 yang me­miliki rata-rata piutang pajak bumi dan bangunan di atas 3 tahun dengan nilai piutang di atas Rp50 juta. Beberapa lokasi pemasangan papan pengawasan PBB-P2, di an­taranya di Kelurahan Cima­hpar, Cibuluh, Kelurahan Ciparigi, Bantarjati, Rangga­mekar Tajur dan Balumbang­jaya. (ryn/eka/py)

Baca Juga  Angin Politik Makin Kuat

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.