Bupati Bogor Cetuskan Sekolah Pemerintahan Desa

by -

Gedung Graha Widya Wisuda IPB University, Dramaga, jadi saksi bisu program Desa Membangun demi mewujudkan Karsa Bogor Cerdas dan Bogor Maju. Sebanyak 120 aparatur desa di Kabupaten Bogor menjalani wisuda setelah menempuh pendidikan khusus selama enam bulan penuh. Di antaranya, 40 kepala desa, 40 operator spasial, dan 40 operator sosial. Seluruhnya menjadi pelopor sebagai wisudawan Sekolah Pemerintahan Desa angkatan pertama.

“ALHAMDULILLAH setelah enam bulan mulai dari Juli hingga Desember mengikuti pembelajaran, hari ini sudah diwisuda,” ungkap Bupati Bogor Ade Yasin.

Rencananya pada 2022 ini pihaknya akan kembali melaksanakan program Sekolah Pemerintahan Desa yang akan diikuti 55 desa.

“Terdiri dari 165 orang, yaitu 55 kepala desa, 55 operator spasial, dan 55 operator sosial,” terang Ade.

Meski begitu, Ade mengusulkan agar setiap tahunnya program Sekolah Pemerintah Desa bisa dibuka dua kali sehingga bisa mendorong percepatan perbaikan kualitas SDM di seluruh pelosok desa yang ada di Bumi Tegar Beriman. Termasuk bisa mengikuti perkembangan digital.

”Sekolah Pemerintahan Desa ini akan membawa perubahan besar menuju tata kelola pemerintahan desa yang jauh lebih maju dan lebih baik, demi tercapainya masyarakat desa yang maju, mandiri, dan sejahtera, serta terwujudnya visi Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman, dan Berkeadaban,” ujar Ade.

Baca Juga  THM Menjamur di Kota Bogor, DPRD Kota Bogor Tampung Keluh Kesah Warga

Ade Yasin juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor IPB University beserta jajaran, ketua Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3), dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University atas terselenggaranya kerja sama dalam Sekolah Pemerintahan Desa.

“Semoga para wisudawan mampu mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh demi kebaikan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat desa,” ungkap Ade Yasin.

Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, mengungkapkan bahwa program Sekolah Pemerintahan Desa ini dilakukan secara holistik dan komprehensif. Selama ini pelatihan atau peningkatan kapasitas lebih pada manajerial, tetapi pendekatan kali ini menjadi komprehensif dengan adanya penguasaan teknologi yang berkaitan dengan penataan kondisi sosial ekonomi masyarakat, lewat adanya operator sosial dan operator spasial.

”Untuk itu kami akan mencoba melakukan replikasi terhadap program ini. Kami sudah punya payung kerja sama dengan IPB. Akan kami tindak lanjuti bukan hanya untuk Kabupaten Bogor tapi bisa direplikasi di provinsi dan kabupaten lain yang ada di Indonesia,” ungkap Yusharto.

Baca Juga  Padjadjaran Suite Resort & Convention Hotel Bogor Tawarkan cooking clas for child

Ia melanjutkan, pelaksanaan integrasi pengembangan kapasitas antara kemampuan tata kelola dengan kemampuan penguasaan teknologi ini penting. Sebab, dalam Perpres 23 Tahun 2020 akan dilakukan percepatan untuk penyelesaian peta khusus untuk tingkat desa, dari kota dengan skala 1:50.000. Di 2021 itu kita punya target sekitar sepuluh provinsi, 2022 12 provinsi, dan 2023 sebelas provinsi. Harapannya, Kabupaten Bogor menjadi pelopor.

Selanjutnya, Rektor IPB University Arif Satria menerangkan, IPB University bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur desa. Kita kembangkan upaya pembekalan selama enam bulan agar kepala desa dan aparatur desa lainnya memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah di desa. Kemudian peduli terhadap masalah data desa dan mampu membuat peta digital desa.

”Masalah desa adalah masalah data, bagaimana kita membangun data yang akurat. Karena data yang akurat menjadi bahan perencanaan desa. Kalau data desa akurat, data kecamatan akurat, data kabupaten akurat, data provinsi akurat, data nasional akurat, maka perencanaan akan akurat,” terang Arif.

Baca Juga  Sambut Hut Ke-77 Ri, Gelar Berbagai Lomba Untuk Pererat Silaturahmi Pegawai, RSUD Leuwiliang Launching Si Billi Dan Siluet

Arif menambahkan, jika perencanaan akurat maka pembangunan akan berjalan lebih baik. Kemampuan aparat desa untuk menyajikan data-data yang lebih akurat itu penting untuk perencanaan dan pembangunan. Dan kunci pembangunan di Indonesia semua berasal dari desa.

Program ini dibiayai APBD Kabupaten Bogor, dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan desa. Ia menyebut Sekolah Pemerintahan Desa di Kabupaten Bogor merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang pelaksanaannya bekerja sama dengan IPB University.

Hadir pada kesempatan tersebut, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Yusharto Huntoyungo, Rektor IPB University Arif Satria, Kepala LPPM IPB University Ernan Rustiadi, Stafsus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan Apep Fajar Kurniawan, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Irjen Pol Sang Made Mahendra, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Agus Salim, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor, para dekan, para wakil LPPM IPB, dan Tim Percepatan Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor. (*/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published.