Jutaan Objek Pajak Nunggak PBB, Bikin Puitang Kota Bogor Nilainya Kini Tembus Rp400 M

by -

METROPOLITAN.id – Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) gencar melakukan tindakan pemasangan plang peringatan terhadap rumah-rumah mewah yang menunggak Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Hal itu bukan tanpa alasan. Sebab, catatan piutang PBB Kota Bogor jumlanya cukup fantastis. Nilainya hingga akhir 2021 tembus angka Rp400 miliar.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian pada Bapenda Kota Bogor Anang Yusuf.

“Untuk piutang PBB jumlahnya Rp400.059.919.443. kalau piutang hitungannya itu per 31 Desember 2021,” katanya kepada Metropolitan.id, Kamis (3/1/2022).

Jumlah tersebut, sambung dia, merupakan tunggakan pajak dari sekitar 2.062.308 objek pajak se-Kota Bogor.

“Jadi jumlah Rp400 miliar puitang itu dari jumlah objek pajak sebanyak 2 jutaan objek pajak di Kota Bogor,” jelas Anang.

Baca Juga  HA IPB Buka Program FALP 2022: Cetak Pemimpin Eksponensial, Siapkan 10 Tiket Kuliah Gratis di IPB University sampai Lulus

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bogor Deni Hendana mengaku bahwa secara total angka piutang sampai dengan 31 Desember 2021 sudah berkurang.

Tapi memasuki tahun 2022, jumlah itu bertambah lagi karena dari tambahan ketetapan tahun 2021 yang menjadi piutang di tahun 2022.

Ia juga pernah menyinggung soal punishment, bahwa beberapa tahun belakangan ini pihaknya sudah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk proses pemanggilan.

Namun tidak semua yang dipanggil Kejari memenuhi kewajiban, masih menunggak atau bahkan tidak hadir memenuhi panggilan.

Deni membenarkan bahwa saat ini belum ada pranata hukum/juru sita dan aturan penagihan pajak dengan surat paksa.

Saat ini draft petunjuk teknis (juknis) sudah masuk ke Bagian Hukum, juknis tentang penagihan pajak mengacu pada ketentuan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak.

Baca Juga  Dinsos Klaim Warga Miskin Kota Bogor Berkurang

“Dasar hukumnya undang-undang yang mengatur penagihan pajak dengan surat paksa, juknisnya peraturan walikotanya mengacu pada keputusan peraturan Menteri Keuangan dan peraturan Dirjen Pajak terkait dengan penagihan pajak dengan surat paksa. Karena tanpa ada aturan itu, tanpa ditunjuk juru sita, maka law enforcement hanya sampai taraf himbauan,” tukas Deni.

Belum lama ini, Bapenda Kota Bogor menindak tegas Wajib Pajak membandel, dengan memasang papan teguran bertuliskan ‘Pemilik Objek Pajak ini Menunggak Pajak Daerah’ di sejumlah sebuah rumah mewah se-Kota Bogor yang belum melunasi kewajibannya membayar pajak.

Kegiatan tersebut dilakukan terhadap wajib pajak yang belum membayar PBB-P2 yang memiliki rata-rata piutang pajak bumi dan bangunan diatas 3 tahun dan nilai piutang diatas Rp50 juta.

Baca Juga  Satuan Yon Armed 10/Bradjamusti Jaga Ketat 8 Terminal MRT

Beberapa lokasi pemasangan papan pengawasan PBB-P2 diantaranya di lokasi Kelurahan Cimahpar, Cibuluh, Kelurahan Ciparigi, Bantarjati, Ranggamekar Tajur dan Balumbangjaya. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.