Perubahan RPJMD Kota Bogor, Sekolah Tiap Kecamatan Harus Ditambah dan Tersebar

by -
Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Eka Wardhana. (IST)

METROPOLITAN.id – DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sudah menyepakati Raperda Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2019-2024, beberapa waktu lalu. Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Eka Wardhana mengatakan bahwa ada beberapa perubahan dalam kebijakan daerah tersebut, salah satunya terkait sektor pendidikan.

Ia mengakui Raperda Perubahan RPJMD Kota Bogor agak tertunda lantaran prosesnya yang panjang hingga mencapai kesepakatan. Salah satunya kaitan fase evaluasi gubernur Jawa Barat.

“Ada beberapa poin (dalam perubahan RPJMD), salah satunya kita sepakat bagaimana fasilitas pendidikan yang selama ini jumlah sekolah, terutama sekolah negeri baik tingkat SD, SMP dan SMA, hari ini sangat terbatas dan beberapa malah numpuk di satu kecamatan. Kita berharap akan lebih tersebar dan terjangkau,” katanya saat ditemui awak media usai rapat paripurna, Kamis (3/2).

Baca Juga  Soal Penggusuran di Rawasumur, Ini Kata PT JIEP!

Jika hal itu bisa terwujud, sambung dia, maka program zonasi sekolah bisa benar-benar terpenuhi. Hari ini, kata Eka, beberapa sekolah tingkat SMA ada di tengah kota. Sedangkan pinggiran kota terbatas, sehingga warga pinggiran kota pun sulit menjangkau sekolah di tengah kota.

“Kalau mau wajib belajar terpenuhi, tentu harus bisa didukung fasilitas pendidikan yang memadai.

Disinggung soal detail pemerataan fasilitas pendidikan di Kota Bogor, pihaknya akan melihat kondisi di lapangan. Yang pasti, kata Eka, jumlah sekolah ditambah.

“Karena jumlah hari ini nggak ideal, SD negeri sekian ratus, SMP (negeri) cuma 20, SMA (negeri) hanya 10. Kita berharap jumlahnya bertambah,” ujarnya.

Baca Juga  Lewati Ambang Batas Presidential Treshold, Koalisi Golkar, PAN dan PPP Tinggal Tentukan Capres-Cawapres

“Tentu dengan melihat posisi dan lokasi. Sehingga secara jumlah bertambah, secara lokasi memenuhi kebutuhan penyebaran dan keterjangkauannya di wilayah-wilayah,” tandas politisi Golkar itu.

Namun ia mengakui bahwa target tersebut tidaklah mudah, salah satunya terkait kendala ketersediaan lahan. Jika berbicara prioritas, sambung dia, semua kecamatan jadi prioritas yang sama. Namun lagi-lagi terkendala ketersediaan lahan.

“Ini butuh kesepakatan bersama, keinginan bersama, tujuan bersama menciptakan Kota Bogor dengan visi misi-nya ramah keluarga. Di dalamnya bagaimana memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan,” jelas Eka.

Terkait penambahan sekolah tingkat SMA di Kota Bogor, ia menyarankan Kota Bogor segera membangun kerjasama dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, yang membawahi kewenangan sekolah tingkat SMA/SMK.

Baca Juga  Jelang PTM di Kota Bogor, PGRI Minta Perketat Pengawasan Siswa saat Pulang Sekolah

“Meskipun secara kewenangan ada di Pemprov, nggak ada salahnya kita yang punya daerah coba untuk fasilitasi,” tuntas Eka. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.