Polres Bogor Mulai Selidiki Kasus Bansos Telur Busuk

by -
Ilustrasi

METROPOLITAN.id – Usai menjadi perhatian banyak pihak, Sat Reskrim Polres Bogor langsung bergerak menyelidiki persoalan kasus telur busuk dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang terjadi dibeberapa wilayah Kabupaten Bogor.

Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Siswo Tarigan mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengecekan ke lokasi ditemukannya telur busuk oleh masyarakat penerima paket bansos. Serta melakukan pemeriksaan kepada masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Ada tim gabungan yang sudah mendatangi ke lokasi untuk mengecek bansos telur busuk. Tim gabungan itu dari Polda Jawa Barat, Polres Bogor, Kemensos dan beberapa yang lainnya,” kata Siswo.

Ketika dilokasi Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Siswo mengaku tidak menemukan bansos atau telur busuk yang sebelumnya sempat menjadi perhatian banyak pihak. Sebab agen atau suplier telah menggantinta dengan paket bansos yang baru.

Baca Juga  Harlah ke 48, PPP Kota Bogor 'Panaskan Mesin' demi Target Tambah Kursi di DPRD

“Ketika cek sudah tidak ada bansos telur busuknya, karena sudah diganti oleh agennya. Tapi kita tetap akan melakukan penyelidikan terkait pendistribusian bansos itu,” paparnya.

Meski begitu, Siswo mengaku tida ingin menghambat pendistribusian bansos dengan adanya persoalan telur busuk ini. Karena dengan adanya persoalan tersebut, menurutnya, tidak serta merta menghilangkan persoalan yang terjadi.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto meminta aparat berwenang untuk menindaklanjuti informasi temuan bantuan tidak berupa telur busuk pada penyaluran BPNT di Kabupaten Bogor. Jika ditemukan unsur kesengajaan, tegasnya, kasus tersebut harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Terkait BPNT isi sembako kurang layak kami minta ini agar aparat berwenang melakukan penyelidikan, apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan,” ujar Rudy.

Baca Juga  Polres Bogor Gagalkan Peredaran 1,3 Kilogram Sabu dengan Omzet Rp1,6 Miliar

Rudy juga meminta apabila hasil penyelidikan dan ditemukan karena ketidaksengajaan karena jumlah yang disalurkan banyak dan pihak penyedia jasa sudah melakukan pergantian saat itu juga, maka harus dijadikan pelajaran bersama.

“Tapi jika terdapat kelalaian, diganti kepada masyarakat setelah ramai diberitakan misalnya, atau lebih kepada faktor kesengajaan penyedia jasa, maka aparat hukum harus bertindak tegas dan memproses masalah ini. Sebab, ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, khususnya kalangan kurang mampu,” ungkapnya. (mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *