Sekolah Boleh Hapus Jurusan IPA-IPS

by -

Tahun ajaran baru 2022/2023 nanti setiap sekolah diberi pilihan untuk menentukan kurikulumnya sendiri. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membuka tiga opsi kurikulum bagi setiap sekolah.

SETIAP satuan pendidikan memiliki tiga opsi untuk me­nentukan kurikulum yang hendak digunakan, yakni Ku­rikulum 2013, Kurikulum Daru­rat, dan Kurikulum Merdeka.

“Opsi pertama, bagi sekolah yang belum nyaman, belum percaya diri untuk melakukan perubahan, silakan masih di dalam Kurikulum 2013. Itu opsi pertama,” kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Men­dikbudristek) Nadiem Maka­rim dalam Peluncuran Kuri­kulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar, Minggu (13/2).

Ia juga tidak memaksa sa­tuan pendidikan beralih ke Kurikulum Darurat atau Ku­rikulum Merdeka. Adapun, bagi sekolah yang hendak mengubah kurikulum yang lebih sederhana di masa pan­demi, terdapat opsi Kurikulum Darurat.

“Kalau dia masih mau di Kurikulum 2013, tapi yang jauh lebih ringkas materinya, dia boleh memilih Kurikulum Darurat,” kata Nadiem.

Sementara ketika satuan pendidikan siap bertransfor­masi, jelas Nadiem, pilihan Kurikulum Merdeka sudah terbuka. Transformasi itu juga adalah proses yang tidak bisa dipaksakan.

“Kunci keberhasilan pada suatu perubahan kurikulum adalah kepala sekolah dan guru-gurunya memilih untuk melakukan perubahan untuk melakukan perubahan terse­but,” serunya.

Baca Juga  Simulasi Sekolah Tatap Muka, Ekskul dan Olahraga Masih Belum Boleh Dilakukan, Kantin Juga Tutup

Ia memastikan satuan pen­didikan dapat memulai pene­rapan Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022/2023. Implementasinya juga disera­hkan kepada kesiapan masing-masing satuan pendidikan.

“Mereka bisa menerapkan beberapa bagian saja dari prinsip Kurikulum Merdeka. Nggak perlu full ya. Ini se­suai dengan kesiapan sekolah masing-masing. Seperti yang kita bilang, tidak perlu panik kepada guru dan kepala se­kolah. Karena kemerdekaan dan keputusan itu ada di me­reka,” tutur Nadiem.

Nadiem mengklaim salah satu keunggulan Kurikulum Merdeka ini adalah tidak ada­nya program peminatan bagi siswa pada jenjang SMA. Siswa SMA kini bisa memilih mata pelajaran sesuai minat dan aspirasinya di dua tahun terakhir sekolah.

”Dia tidak terkotak-kotak kepada misalnya jurusan IPA atau IPS saja. Mereka bisa memilih sebagian IPA, ma­teri pelajaran IPA, sebagian IPS,” kata Nadiem.

Dengan kata lain, apabila sekolah menerapkan Kuriku­lum Merdeka yang baru, maka tidak ada lagi jurusan IPA-IPS yang harus dipilih setiap siswa.

Kebebasan memilih, lanjut­nya, tidak hanya diberikan kepada siswa, melainkan juga kepada guru dan sekolah.

Baca Juga  SDN Polisi 4 Jadi Sasaran Wakil Wali Kota

Ia menjelaskan, guru akan diberikan hak maju atau mun­dur di dalam suatu fase kuri­kulum dengan menyesuaikan tahap pencapaian dan per­kembangan murid-murid.

”Karena guru itu terpaksa untuk terus maju tanpa me­mikirkan siapa yang keting­galan. Jadi guru ini bisa memi­lih kalau misalnya guru itu merasa dia mau lebih cepat, itu bisa. Kalau guru itu merasa dia mau pelan-pelan sedikit untuk memastikan tidak ada (murid, red) yang ketinggalan, juga bisa,” terang Nadiem.

Tak hanya itu, keunggulan lain Kurikulum Merdeka ini juga sekolah bisa memilih mengembangkan kurikulum sesuai karakteristik sekolah masing-masing. Kebebasan memilih ini membuktikan bahwa Kurikulum Merdeka tidak akan membelenggu otonomi sekolah.

”Jadinya level otonomi, level kemerdekaan, bagi sekolah, bagi guru, dan bagi peserta didik itu sangat tinggi. Ini bu­kan kurikulum yang ingin membelenggu sekolah-seko­lah. Ini adalah kurikulum yang paling merdeka yang mem­berikan kemerdekaan kem­bali kepada sekolah, hak-hak memilih bagi murid, guru, dan sekolah,” ucap Nadiem.

Para guru pun dapat me­nentukan model pengajaran­nya, yakni bisa memilih mengejar ketertinggalan da­hulu atau mematangkan kom­petensi anak-anak.

Baca Juga  Mendikbud Minta Teror di MPLS Disetop

“Jadi, Kurikulum Merdeka itu adalah Kurikulum Darurat yang kita kembangkan supaya lebih optimal lagi. Jadi, kita fokus pada materi yang esen­sial,” tutur Nadiem.

Kemudian, pihaknya juga memberi kewenangan pada guru untuk menggunakan berbagai perangkat ajar se­suai kebutuhan dan karakte­ristik peserta didik.

“Kita memberikan dukungan digital, suatu aplikasi Mer­deka Mengajar, sebagai refe­rensi bagi guru untuk terus mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagi praktik baik,” tegasnya.

Kasi Pengawasan Pendidikan KCD Wilayah II Irman Kho­aeruman mengaku telah me­nyosialisasikan soal adanya kurikulum baru pada tahun ajaran 2022/2023 nanti.

“Sudah mulai disosialisasi­kan ke sekolah-sekolah. Pen­dampingan dilakukan para pengawas pembina pada binaan sekolah masing-ma­sing,” ujar Irman.

Namun, ia belum merinci berapa sekolah yang siap me­nerapkan kebijakan baru mendikbud tersebut.

“Belum, karena saat ini kami masih proses pembi­naan. Nanti secara teknisnya bisa langsung ke pengawas,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bogor Hanafi mengatakan bahwa kurikulum tersebut belum akan diterapkan.

“Belum, karena kita baru pelatihan guru penggerak,” singkatnya. (rez/jp/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *