Tiga Pabrik Terbukti Buang Limbah ke Situ Citongtut

by -

METROPOLITAN – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor memang­gil 23 perusahaan di seki­tar Situ Citongtut yang tercemar. Tiga di antaranya terbukti membuang limbah ke situ di Desa Cicadas, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor.

Usai pemanggilan terse­but, Kepala DLH Kabupa­ten Bogor, Ade Yana Muly­ana, mengaku bosan disa­lahkan. Sebagai kepala dinas (kadis) baru, ia bak macan yang kembali tum­buh taring. ”Kita mema­hami bahwa mereka usa­ha, tapi mereka juga harus memahami kalau kita men­jalankan tugas dan melaya­ni masyarakat. Kita nggak mau terus disalahkan dan memang kewenangan DLH terbatas,” ujarnya kepada Metropolitan, kemarin.

Belum genap sebulan men­jabat, Ade Yana Mulyana sudah menemukan tiga pe­rusahaan yang membuang limbahnya ke situ yang men­jadi ikon dari World CleanUp Day Kabupaten Bogor 2021 ini. ”Pertama yakni PT Ha­engnam, kedua ada pence­maran dari PT Cidas dan PT Foamindo,” jelasnya.

Baca Juga  Ikan Mati Situ Citongtut Diserbu Warga Cicadas, DLH: Hasil Lab 14 Hari Lagi

Ketiga nama perusahaan ini ia kantongi, setelah be­berapa kali melakukan in­speksi mendadak (sidak) ke Situ Citongtut. ”Jadi untuk PT Cidas sendiri permasa­lahannya ada di boilernya yang tidak berfungsi, kemu­dian Cidas kita temukan sisa-sisa cat, minyak yang dibuang ke situ,” ujar Ade Yana.

Berdasarkan hal tersebut, DLH Kabupaten Bogor me­manggil 23 perusahaan pada Jumat (4/2). ”Di sini tertulis juga mengundang BBWS, camat, pemerhati, untuk sama-sama kita beri­kan penekanan terhadap perusahaan,” tuturnya.

Penekanan yang dimaksud Ade Yana adalah sama-sama menekan perusahaan turut serta dalam pelestarian ling­kungan hidup. ”Ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan cuma DLH. Kita juga berbicara kepada BBWS jangan berbicara kewenangan dan saling lempar. Mari sama-sama kita kerjakan,” papar mantan kadishub ini.

Baca Juga  Polda Jabar Turun Tangan Urus Situ Citongtut

Tak segan, Ade Yana menga­jarkan jiwa korsa kepada semua perusahaan yang hadir dalam rapat tersebut. ”Jika ada satu perusahaan yang melanggar, maka semua perusahaan akan merasakan akibatnya. Bahkan, ada ba­hasa dari pemerhati tadi jika terjadi lagi maka akan dicor aliran itu,” katanya.

Selain itu, ia akan terus mengimbau perusahaan agar memiliki rasa tanggung jawab. ”Saat ini baru kita berikan sanksi administratif, karena ada beberapa tingkatan un­tuk permasalahan sanksi ini. Jika memang perusahaan tidak taat, kita tingkatkan kepada UU Nomor 32 tentang Lingkungan Hidup,” katanya. (jis/els/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.