Bakal Ikuti Arahan Presiden soal Larangan Open House, Kota Bogor Tunggu Aturan Menteri

by -
Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim. (Dok. Metropolitan)

METROPOLITAN.id – Tinggal hitungan hari, bulan Ramadan bakal segera datang. Presiden Joko Widodo pun mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya larangan open house bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) saat Idul Fitri nanti. Termasuk untuk Kota Bogor.

Secara umum, Kota Bogor bakal mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat terkait Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim.

“Secara umum belum ada (aturan khusus Ramadan di Kota Bogor). Karena dalam kondisi PPKM ini, kita mengacu pada aturan yang diturunkan dari (pemerintah) pusat,” katanya kepada Metropolitan.id, Rabu (30/3).

“Jadi kita nggak bisa lakukan aturan-aturan yang berbeda. Kenapa? Tujuannya adalah efektifitas terhadap pelaksanaan aturan berbagai kegiatan. Dan kita (masih) menunggu arahan dari pemerintah pusat,” imbuh Dedie.

Baca Juga  Kondisi Kesehatan Julia Perez Menurun Lagi

Terkait larangan buka puasa bersama (bukber) dan open house bagi pegawai pemerintah, ia menjelaskan bahwa masyarakat mesti paham bahwa aturan tersebut dibuat dengan berbagai pertimbangan

Salah satunya, kondisi saat ini disebut sudah mulai membaik namun tetap harus menjaga situasi karena belum pulih secara keseluruhan.

“Meskipun kondisinya sudah membaik. Artinya, segala aspek yang menunjang sampai ke titik kita menghadapi Idul Fitri, harus kita jaga. Termasuk keamanan dan ketertiban umum,” tukas Dedie.

“Presiden menyampaikan bahwa tidak boleh ada open house. Artinya apa? pesan dari pemerintah bahwa kondisinya meskipun sudah mulai membaik tapi belum keseluruhan pulih total. Itu harus kita pahami,” jelasnya.

Baca Juga  Pembunuh Guru Ngaji yang Tewas Dalam Sumur Ditangkap Saat Belanja di Warung

Menurutnya, Kota Bogor masih akan menunggu peraturan menteri terkait hal itu sebelum membuat aturan turunan di Kota Bogor. Sebab berkaitan dengan aturan PPKM.

“(Aturan turunannya) belum dong. Kita tunggu Permendagri dulu. Karena kita kan ikut kebijakan PPKM,” papar mantan petinggi KPK itu.

Diketahui, pemerintah pusat membuat sejumlah kebijakan seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan keterangan pers terkait Kebijakan PPLN dan Panduan Protokol Kesehatan Ramadan dan Idul Fitri secara virtual, Rabu (23/3) lalu.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) dilarang untuk melakukan aktivitas buka puasa bersama (bukber) maupun menggelar open house saat Idul Fitri.

Baca Juga  Gelar Seminar Disparbud Dorong Potensi Wisata

“Untuk pejabat dan pegawai pemerintah, kita masih melarang untuk melakukan buka puasa bersama dan open house,” katanya seperti dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *