Banyak Aset PDJT Kota Bogor yang Rusak dan Terbengkalai, Dewan Cecar Soal Biskita Transpakuan

by -
ILUSTRASI Biskita Transpakuan. (Foto:Fadli/Metropolitan)

Sempat diterpa aksi demo sopir yang meminta kejelasan gaji hingga PT Lorena yang memilih ‘cabut’ dari pengelolaan bersama Biskita Transpakuan, kini giliran wakil rakyat Kota Bogor mencecar Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT).

KOMISI II DPRD Kota Bogor pun mempertanyakan keje­lasan berbagai masalah yang ada di tubuh PDJT dalam rapat kerja di DPRD Kota Bo­gor, akhir pekan lalu. Salah satunya Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Edi Darmawan­syah yang meminta penjela­san terkait aset milik PDJT kepada Direktur PDJT Lies Permana.

Menurutnya, aset PDJT jika menilik Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Kota Bogor sejak 2007 bernilai Rp35 mi­liar. Hanya saja berdasarkan hasil laporan audit, nilai aset terakhir yang dipunya PDJT ‘cuma’ Rp600 juta.

“Ini kan uang rakyat. Yang sudah diberikan pemerintah tentu harus ada pertanggung­jawabannya. Sebab, aset ini­lah yang akan menjadi modal dasar PDJT Kota Bogor untuk menjalankan bisnisnya lagi,” katanya.

Ia juga meminta penjelasan terkait rencana bisnis (business plan) dari PDJT Kota Bogor. Dengan adanya pemimpin yang baru, sudah saatnya PDJT memberikan kontribusi nya­ta bagi pendapatan Kota Bo­gor. “Kita ingin tahu juga kapan PDJT bisa memberikan kontribusi nyata bagi penda­patan Kota Bogor,” kata Edi.

Baca Juga  Biskita Gratis Diserbu Penumpang Di Halte St Bogor, Nunggu Tiga Bus, Baru Bisa Naik

Di tempat yang sama, Se­kretaris Komisi II DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya, juga menanyakan soal Program Biskita. Apalagi berdasarkan informasi yang ia punya, se­banyak 49 unit Biskita yang saat ini beroperasi adalah milik Kodjari. Hal ini pun me­nimbulkan pertanyaan besar.

“Jika semua unit bus ini pu­nya Kodjari, terus yang kita dapatkan apa? Aspal punya kita, koridor punya kita, tray­ek punya kita, kalau opera­tornya Kodjari, apa yang kita dapatkan? Jadi ini bahaya karena Kodjari yang sekarang menguasai aspal Kota Bogor,” ujar Atty.

Tak hanya itu, Atty juga me­minta penjelasan direksi PDJT Kota Bogor terkait waktu penyelesaian utang gaji ka­ryawan yang nilainya hingga miliaran rupiah. Untuk men­jalankan PDJT perlu disele­saikan terlebih dulu ‘dosa-dosa’ yang sudah menumpuk bertahun-tahun. “Ini harus ada tanggung jawab. ‘Piring nasi’ karyawan terdahulu yang masih belum terbayarkan, ini juga harus dituntaskan,” tegas Ceu Atty, sapaan karib­nya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga meminta kejelasan ter­kait dana PMP yang sudah diberikan Pemkot Bogor kepada PDJT Kota Bogor. Menurutnya, PDJT memi­liki Pekerjaan Rumah (PR) untuk menjelaskan apakah pihak PDJT sudah melakukan uji tuntas aset, di mana PDJT dinyatakan sehat atau tidak.

“Pada 2015 itu kan sudah jelas amanat gubernur (Jawa Barat) bahwa PDJT perlu melakukan uji tuntas aset sebelum menggunakan dana PMP Rp5,5 miliar. Nah, ini sudah dilakukan belum uji tuntasnya? Kalau sudah, mana hasilnya,” ujarnya.

Baca Juga  Trayek Biskita Ditambah Sampai Ciawi, 186 Angkot Dipaksa ‘Pensiun’

Atty menilai keberadaan uji tuntas ini penting untuk men­dukung perubahan badan hukum yang saat ini tengah dihadapi PDJT. Sebab, untuk Program Biskita yang saat ini beroperasi di Kota Bogor ha­rus dipegang perusahaan berbadan hukum Perumda bukan Perusahaan Daerah (PD). “Kalau ini masih PD, tapi sudah beroperasi. Jangan sampai nanti malah ada te­muan maladministrasi di pusat. Ini berbahaya, bukan­nya menyelesaikan masalah, malah menambah masalah,” bebernya.

Sementara itu, Direktur PDJT Kota Bogor, Lies Permana, mengatakan, sejak dilantik pada 2 Desember, ia tengah memperbaiki dan menyele­saikan masalah satu per satu. Meski belum bisa memberikan penjelasan secara gamblang terkait apa saja yang menjadi masalah, Lies meminta wak­tu kepada Komisi II DPRD Kota Bogor untuk membenahi persoalan di PDJT.

Berbicara soal program kerja, Lies menjelaskan bahwa untuk bisa bergerak sendiri tanpa mengharapkan ban­tuan dari Pemkot Bogor, ia beserta jajaran akan melaku­kan beberapa program. Salah satunya revenue stream mel­alui pemanfaatan halte. Nanti­nya iklan-iklan bisa dipasang di setiap halte di Kota Bogor, sehingga bisa menambah pendapatan bagi PDJT Kota Bogor.

Baca Juga  Perbaiki Pool Biskita Transpakuan Kota Bogor, Bima Arya bakal Jual Bus ’Butut’ PDJT

“Hanya saja halte ini masih menjadi masalah, karena ke­pemilikannya masih di Dinas Perhubungan (Dishub). Kami sudah bersurat ke Dishub untuk bisa memberikan hak pemanfaatan,” ujarnya.

Untuk bisa berjalannya ren­cana bisnis yang sudah ia susun, perlu adanya kepas­tian dasar hukum dengan diloloskannya Raperda Peru­bahan Badan Hukum PDJT menjadi Perumda. “Ini dasar kami untuk bisa menjalankan bisnis lain supaya kita bisa hidup tanpa tergantung PMP Pemkot Bogor,” ungkapnya.

Lies mengaku setuju dengan hal yang diutarakan Atty So­maddikarya, di mana PR dan dosa-dosa terdahulu PDJT harus diselesaikan terlebih dulu dengan landasan hukum yang ada. “PDJT saat ini dan ke depan memang tanggung jawab saya. Saya akan menge­depankan prinsip untuk ke depannya melakukan perge­rakan sesuai aturan hukum. Karena yang akan menyelamat­kan PDJT adalah bukti doku­men,” jelasnya.

Sekadar diketahui, rapat kerja Komisi II DPRD Kota Bogor dengan PDJT Kota Bo­gor akhirnya ditunda. Ang­gota dewan memberikan kesempatan kepada PDJT untuk melengkapi data dan dokumen yang diminta. Pada rapat berikutnya, Komisi II DPRD Kota Bogor berencana menghadirkan Kodjari, Dishub dan Bidang Aset pada BKAD Kota Bogor. (ryn/eka/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.