Duh, Petugas Gabungan Diintimidasi Sopir Truk Tambang Nakal

by -
Ilustrasi

METROPOLITAN.id – Komisi III DPRD Kabupaten Bogor meminta pihak kepolisian untuk turun tangan untuk menertibkan sopir truk yang melakukan initimdasi kepada petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) saat melakukan penertiban.

“Kita pemerintah nggak boleh kalah oleh aksi premanisme. Apalagi ini menjalan tugas negara untuk melakukan penertiban kepada sopir-sopir yang bnakal,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Aan Triana Al Muharom.

Menurut Aan pihaknya telah meminta Satpol PP dan Dishub untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian ihwal penertiban sopir-sopir yang melakukan intimidasi kepada petugas gabungan yang menertibkan truk-truk tambang nakal.

“Memang harus melibatkan kepolisian. Makanya kedepan kita ingin rapat gabungan kembali dengan mengundang pihak kepolisian. Agar implentasi perbup ini bisa maksimal,” paparnya.

Baca Juga  Truk Tambang bakal Dialihkan ke Jalan Tol

Selain itu, Komisi III juga merekomendasikan kepada Pemkab Bogor agar mengatur operasional quary. Sebab selama perbup pembatasan waktu operasinal truk diterapkan, namun operasional quary masih tetap berjalan normal. Sehingga masih banyak truk-truk yang melanggar.

“Itukan masih banyak truk yang melintas karena quarynya berjalan normal. Harusnya waktu operasional quary juga dibatasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt Kasatpol PP Kabupaten Bogor Iman W Budiana menjelaskan, bahwa anak buahnya memang kerap menerima intimidasi dari sopir-sopir truk tambang. Bahkan puncaknya sopir-sopir truk tambang itu berencana menabrak petugas gabungan yang melakukan penertiban.

“Ada percakapan seperti itu didalam WhatsApp. Meski begitu kita tetap lakukan penertiban dengan petugas Dishub,” kata dia.

Baca Juga  Pengaturan Angkutan Online Diundur

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Peehubungan (Dishub) Kabupaten Bogor Muslim Akbar menjelaskan, selama terbitnya perbub soal angkutan tambang setidaknya mengurangi kamacetan dan kecelakan yang terjadi akibat truk tambang. Namun ia tak memungkiri masih banyak terjadi pelanggaran.

“Ada penurunan angka kamacetan dan kecelakaan. Tapi kita masih tetap lakukan evaluasi agar perbup tersebut bisa diterapkan maksimal,” kata Muslim.

Sementara terkait sanksi penilangan, Muslim mengaku harus membicarakannya dengan aparat berwenang yakni pihak kepolisian. Karena selama ini belum ada sanksi penilangan kepada truk tambang yang melanggar.

“Sanksinya masih putar balik saja, tapi dengan begitu pelanggaran pun mulai menurun, seperti minggu pertama penerapan perbup ada 1.017 truk yang diputar balik dan minggu lalu kurang lebih ada 300 truk. Artinya ada penurunan pelanggaran,” ungkapnya. (mam)

Baca Juga  Selip Ban, Truk Minyak Kelapa Terbalik

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *